PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyetujui perombakan susunan direksi serta komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Kamis (14/5/2026). Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi untuk memperkuat fundamental perusahaan.
Dilansir dari Money, para pemegang saham memberikan restu kepada Frans Dicky Tamara untuk menjabat sebagai Direktur Human Capital and Corporate Service. Ia menggantikan Eksitarino Irianto yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.
Selain perubahan di level direksi, RUPST juga menyetujui pengangkatan Sugito Anjasmoro sebagai Komisaris baru. Sugito mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Frans Dicky Tamara setelah perpindahannya ke jajaran direksi perusahaan.
Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menjelaskan bahwa pembaruan manajemen merupakan upaya kolektif untuk memastikan perseroan tumbuh lebih sehat. Transformasi ini ditujukan agar maskapai nasional tersebut memiliki fondasi yang tangguh serta berkelanjutan.
"Dengan susunan Manajemen baru ini diharapkan akan mendukung langkah akselerasi Perseroan untuk menuju fase turnaround yang semakin solid, serta menjadikan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang berdaya saing dan membawa kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara," ujar Glenny dalam keterangan tertulis.
Penyegaran organisasi ini diproyeksikan mampu membawa kontribusi optimal bagi negara. Berikut adalah susunan lengkap jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Garuda Indonesia yang terbaru berdasarkan hasil rapat tersebut.
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Komisaris Utama / Independen | Fadjar Prasetyo |
| Komisaris Independen | Mawardi Yahya |
| Komisaris | Chairal Tanjung |
| Komisaris | Sugito Anjasmoro |
Rapat tahunan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemegang 384,27 miliar lembar saham, atau mencakup 94,39 persen dari total seluruh pemegang saham perusahaan. Tingginya partisipasi ini menunjukkan dukungan kuat terhadap arah kebijakan strategis perseroan ke depan.
Selain fokus pada pengurus baru, pertemuan tersebut menetapkan akuntan publik untuk audit tahun buku 2026. Agenda lain yang dibahas mencakup persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2026-2030 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2027.
