Pengamat politik dan pakar komunikasi menyoroti tren penggunaan sapaan kakanda dan adinda yang semakin marak di ruang publik politik Indonesia sebagai refleksi dari pembangunan relasi sosial serta kekuasaan di antara para elite. Fenomena ini dilansir dari Megapolitan, mewarnai komunikasi formal maupun administratif antaraktor politik tanah air.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, memberikan catatan kritis terhadap fenomena tersebut. Ia menilai penggunaan istilah persaudaraan ini merupakan indikasi bahwa politik nasional sedang bergerak menuju arah yang lebih eksklusif dan tertutup bagi pihak di luar kelompok tertentu.
"Panggilan ÔÇÿkakanda dan adindaÔÇÖ di ruang publik politik menyimbolkan politik kita yang semakin feodalistik," kata Zaki Mubarak, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Zaki menambahkan bahwa situasi ini menyebabkan akses politik bagi pihak luar menjadi terbatas. Ia kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan tradisi para tokoh bangsa di masa awal kemerdekaan yang lebih mengedepankan semangat kesetaraan melalui panggilan yang lebih merakyat.
"Bandingkan dengan para founding fathers kita yang menggunakan panggilan ÔÇÿBungÔÇÖ yang mencerminkan karakter egalitarianisme dan penghapusan sekat-sekat primordial," ujarnya Zaki Mubarak, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Meski bersifat feodal, Zaki mengakui bahwa sapaan tersebut digunakan sebagai strategi komunikasi untuk menciptakan kesan akrab. Contoh nyata terlihat pada gaya bicara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kerap menggunakan kata kanda dan dinda guna membangun suasana santun dalam interaksi sosial politik.
Perspektif lain datang dari Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Ia melihat penggunaan sapaan tersebut sebagai instrumen fungsional untuk menjaga soliditas di tengah persaingan kepentingan politik yang tajam di antara para pelakunya.
"Di dunia politik itu perlu kerekatan atau kekompakan. Nah itu dengan panggilan kanda dan adinda, mereka memang mempunyai tujuan politik masing-masing tetapi mereka kompak," kata Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Menurut Firman, istilah ini secara sosiokultural adalah pengganti sebutan kakak dan adik. Tujuannya adalah untuk memunculkan rasa persaudaraan meski para aktor tersebut sedang menjalankan agenda politik yang berbeda-beda.
"Pada dasarnya mereka punya tujuan politik masing-masing, tapi dalam konteks persaudaraan," ujarnya Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Kendati demikian, Firman memberikan penegasan bahwa tidak ada keharusan bagi pejabat atau politisi untuk menggunakan istilah tersebut. Hal ini murni merupakan dinamika budaya lokal yang tumbuh secara organik di tengah masyarakat Indonesia.
"Enggak harus seperti itu, itu adalah budaya yang berkembang. Kalau di negara lain enggak ada, itu Indonesia," katanya Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Lebih lanjut, Firman membedah sisi historis sapaan hierarkis seperti Pak, Mas, Mbak, hingga gelar keagamaan dan bangsawan. Awalnya, sebutan tersebut murni digunakan sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan antarindividu dalam masyarakat.
"Pada awalnya itu untuk sopan santun. Ketika kita menghargai itu ditunjukkan dengan panggilan yang hirarkial," kata Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Namun, pergeseran makna terjadi saat sapaan tersebut mulai dijadikan alat untuk melegitimasi posisi seseorang. Firman menyoroti adanya risiko di mana pemegang sapaan yang lebih senior merasa memiliki hak lebih besar dalam pengambilan keputusan.
"Ketika digunakan lebih lanjut, sering berkembang menjadi relasi kuasa. Karena saya dipanggil bang, maka saya merasa lebih berhak menentukan sesuatu," ujarnya Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Fenomena ini pada akhirnya mencerminkan bagaimana bahasa bekerja sebagai cermin struktur kekuasaan. Sapaan sederhana seperti kakanda dan adinda membawa dua sisi mata uang, yakni keakraban di tengah kompetisi sekaligus penegasan hierarki yang diwarisi dari sistem feodal masa lalu.
