Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (YoY), yang menjadi capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dilansir dari Detik Finance, angka ini melampaui pertumbuhan triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen dan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 4,87 persen.
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 6.187,2 triliun, mendekati rekor pertumbuhan 6,03 persen pada triwulan I 2013. Lonjakan ekonomi ini dipicu oleh strategi percepatan belanja negara atau frontloading yang dilakukan pemerintah pada awal tahun untuk memompa likuiditas pasar.
Data pengeluaran menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh paling masif sebesar 21,81 persen, disusul pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,96 persen dan konsumsi rumah tangga 5,52 persen. Sektor penyediaan akomodasi serta makan minum menjadi motor produksi tertinggi dengan pertumbuhan 13,14 persen akibat aktivitas Ramadan dan Idulfitri.
| Komponen Pengeluaran/Produksi | Pertumbuhan (YoY) |
|---|---|
| Konsumsi Pemerintah | 21,81% |
| Akomodasi dan Makan Minum | 13,14% |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5,96% |
| Konsumsi Rumah Tangga | 5,52% |
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, menilai realisasi ini membuktikan efektivitas pengalihan paradigma belanja dari akhir tahun ke awal tahun. Pihaknya melihat adanya perubahan tren pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai bergeser dari kisaran 5 persen menuju level 6 persen.
"Kami mengapresiasi ketepatan langkah tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagaimana telah kami proyeksikan dan rekomendasikan secara tegas dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di triwulan pertama. Data BPS hari ini mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif," ujar Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Peningkatan aktivitas ekonomi ini selaras dengan realisasi APBN hingga Maret 2026, di mana belanja negara menembus Rp 815 triliun atau naik 31,4 persen. Meskipun kebijakan ini menyebabkan defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun, intervensi tersebut dianggap krusial dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan indeks keyakinan konsumen.
"Jika kita melihat data indikator Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52 persen. Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal," jelas Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
Guna menjaga target pertumbuhan tahunan di rentang 5,4 hingga 5,6 persen, pemerintah diingatkan untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal di triwulan berikutnya. Diperlukan paket kebijakan pelengkap seperti insentif investasi dan hilirisasi guna meredam dampak ketidakpastian geopolitik global terhadap harga komoditas domestik.
"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6 persen PDB bukan tidak mungkin terjadi. Kami memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya. Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah," pungkas Yossi Martino, Peneliti Ekonomi GREAT Institute.
