Akselerasi belanja negara pada awal tahun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen secara tahunan (YoY) pada kuartal I 2026. Capaian ini menjadi rekor tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir, dilansir dari Money.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa catatan ini melampaui pertumbuhan kuartal I 2013 yang kala itu menyentuh angka 6,03 persen. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) kini menembus Rp 6.187,2 triliun.
Laju pertumbuhan periode Januari-Maret 2026 tercatat lebih progresif dibandingkan kuartal IV 2025 yang sebesar 5,39 persen. Jika dikomparasi dengan periode yang sama pada tahun 2025, angka ini naik signifikan dari posisi 4,87 persen.
Resiliensi ekonomi domestik tetap terjaga kuat di tengah volatilitas global, sehingga membuka peluang pertumbuhan tahunan menuju kisaran 6 persen. Keberhasilan ini dinilai berkaitan erat dengan strategi percepatan belanja negara atau frontloading sejak awal tahun.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, memberikan apresiasi terhadap ketepatan langkah tim ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Strategi injeksi fiskal tersebut dinilai efektif memberikan daya kejut pada likuiditas pasar di triwulan pertama.
ÔÇ£Kami mengapresiasi ketepatan langkah tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagaimana telah kami proyeksikan dan rekomendasikan secara tegas dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di triwulan pertama,ÔÇØ ujar Yossi.
ÔÇ£Data BPS mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif,ÔÇØ lanjut dia.
Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan keunggulan dibandingkan sejumlah negara mitra dagang utama. Indonesia berada di atas Malaysia yang tumbuh 5,30 persen, China 5,00 persen, serta Singapura yang mencatatkan angka 4,60 persen.
Penopang Utama dari Sisi Pengeluaran dan Produksi
Dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mengalami lonjakan tertinggi dengan pertumbuhan mencapai 21,81 persen YoY. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap solid dengan kenaikan 5,52 persen dan investasi (PMTB) tumbuh 5,96 persen.
Sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan performa produksi paling impresif dengan pertumbuhan 13,14 persen. Peningkatan aktivitas ini dipicu oleh momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi masyarakat secara luas.
Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 815 triliun, atau meningkat 31,4 persen YoY. Khusus belanja pemerintah pusat, tercatat angka Rp 610,3 triliun, sementara belanja non-kementerian/lembaga melonjak hingga 51,5 persen.
Meskipun belanja masif memacu pertumbuhan, kebijakan ini menyebabkan defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun pada kuartal pertama. Angka defisit tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap total PDB nasional.
Tantangan Menjaga Momentum Pertumbuhan
Pemerintah diingatkan untuk tetap waspada dalam menjaga tren positif ini pada kuartal-kuartal berikutnya. Hal ini didasari oleh adanya pelemahan moderat pada sentimen konsumen berdasarkan data Bank Indonesia.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada Maret 2026. Penurunan ini menunjukkan perlunya intervensi berkelanjutan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
ÔÇ£Jika kita melihat data indikator Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret,ÔÇØ kata Yossi.
ÔÇ£Karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52 persen. Ini adalah bukti keberhasilan intervensi fiskal,ÔÇØ imbuh dia.
Upaya mencapai target tahunan di kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen memerlukan langkah pendamping selain belanja pemerintah. GREAT Institute menyarankan percepatan insentif investasi dan akselerasi hilirisasi untuk menghadapi turbulensi geopolitik global.
ÔÇ£Kami memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya,ÔÇØ ujar Yossi.
ÔÇ£Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah,ÔÇØ pungkas dia.
