Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Kuartal I-2026

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Kuartal I-2026
Foto: Ilustrasi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen pada Kuartal I-2026.

Perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal I-2026 yang dipicu oleh kuatnya konsumsi domestik. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/5/2026), capaian ini melampaui pertumbuhan kuartal IV-2025 yang tercatat sebesar 5,39 persen.

Dilansir dari Money, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 berada di angka Rp 3.447,7 triliun. Angka pertumbuhan tersebut menjadi rekor tertinggi untuk kuartal pertama sejak tahun 2013.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa stabilitas daya beli masyarakat menjadi pilar utama peningkatan ekonomi di awal tahun. Faktor momentum hari besar keagamaan turut mendorong mobilitas di sektor transportasi dan perdagangan.

ÔÇ£Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,ÔÇØ ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Konsumsi rumah tangga menyumbang 54,36 persen terhadap struktur PDB dengan pertumbuhan sebesar 5,52 persen. Selain itu, aktivitas ekonomi digital dan pemberian stimulus pemerintah seperti Tunjangan Hari Raya (THR) memperkuat daya serap pasar.

Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada konsumsi pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen (yoy). Bank Indonesia (BI) mengaitkan kenaikan drastis ini dengan realisasi belanja pegawai dan implementasi program strategis nasional.

ÔÇ£Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi 21,81 persen (yoy) didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG),ÔÇØ tulis BI, Bank Indonesia.

Sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami kenaikan sebesar 5,96 persen. Namun, kinerja ekspor hanya tumbuh 0,90 persen, tertinggal jauh dari impor yang naik 7,18 persen sehingga menekan nilai tukar rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi dalam negeri masih tangguh menghadapi tekanan global. Ia menyoroti surplus neraca perdagangan yang telah bertahan selama 71 bulan berturut-turut.

ÔÇ£Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42 persen, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1 persen. Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen di angka 122,9, kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 miliar dollar AS dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55 persen secara yoy, dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49 persen secara yoy juga,ÔÇØ ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Meskipun angka pertumbuhan terlihat kuat, sejumlah analis memberikan catatan kritis terkait kualitas pertumbuhan tersebut. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai perlu ada validasi lebih dalam pada indikator kesejahteraan riil.

ÔÇ£Pertumbuhan impor yang mencapai 7,18 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibanding ekspor yang hanya 0,90 persen secara tahunan, menunjukkan ekspansi ekonomi saat ini juga meningkatkan kebutuhan valuta asing dan memperbesar tekanan eksternal,ÔÇØ kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Liza berpendapat bahwa pertumbuhan yang tinggi saat ini masih bersifat growth without depth. Menurutnya, angka 5,61 persen masih sangat bergantung pada kucuran stimulus dari kas negara.

ÔÇ£Validasi nyata dari jargon pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan harus tercermin pada indikator riil yang berkualitas seperti kenaikan upah riil, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan konsumsi non-subsidi dan tabungan masyarakat bawah,ÔÇØ ucap Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Ia juga menyoroti ketergantungan yang besar pada program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang volumenya melonjak drastis. Skala program ini meningkat dari 900 dapur menjadi 26.066 dapur dalam satu tahun.

ÔÇ£Tanpa perbaikan indikator-indikator tersebut, angka 5,61 persen lebih tepat dibaca sebagai pertumbuhan berbasis stimulus fiskal dan proyek tahap awal, bukan perbaikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan,ÔÇØ kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Program MBG disebut menyerap 1,3 juta tenaga kerja dengan perputaran uang mencapai Rp 900 miliar per hari. Namun, efek berganda dari proyek besar seperti hilirisasi dinilai masih berada pada tahap yang sangat awal.

ÔÇ£Hal ini mencerminkan ekspansi lebih dari 2.400 persen secara tahunan. Namun demikian, dampak ekonomi dari lonjakan ini masih sangat terkonsentrasi pada rantai pasok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat secara luas,ÔÇØ ujar Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Liza menambahkan bahwa kontribusi sektor berbasis ekspor belum optimal meski harga komoditas global sedang menguat. Hal ini diperburuk dengan kontraksi di sektor pertambangan sebesar 2,14 persen.

ÔÇ£Hal ini menunjukkan kontribusi terhadap GDP sudah mulai tercatat secara akuntansi, namun efek multiplier terhadap ekonomi riil masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terasa,ÔÇØ ungkap Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Shinta Kamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut memberikan pandangan mengenai situasi dunia usaha saat ini. Ia mengakui resiliensi ekonomi nasional namun mencatat adanya tantangan biaya produksi.

ÔÇ£Ini menunjukkan secara headline growth ekonomi Indonesia masih cukup resilien, terutama ditopang oleh permintaan domestik,ÔÇØ tutur Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Menurut Shinta, pelemahan rupiah terhadap dolar AS menjadi beban tambahan bagi industri yang mengandalkan bahan baku impor. Hal ini menciptakan ketimpangan dampak pertumbuhan di berbagai sektor bisnis.

ÔÇ£Dunia usaha menghadapi situasi asymmetric impact of growth, di mana pertumbuhan tetap terjadi tetapi manfaatnya belum terdistribusi merata, sementara tekanan biaya meningkat,ÔÇØ kata Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Di pasar uang, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp 17.406 per dolar AS pada Rabu siang. Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama fluktuasi mata uang global.

ÔÇ£Militer AS mengatakan telah menghancurkan enam kapal serang kecil Iran selama pertempuran di selat tersebut. Ketegangan meningkat lebih lanjut setelah serangan Iran menargetkan infrastruktur di Uni Emirat Arab, termasuk terminal minyak di pelabuhan Fujairah,ÔÇØ tutur Ibrahim Assuaibi, Analis mata uang dan komoditas.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin G. Hutapea menilai posisi rupiah masih wajar jika dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya. Bank Indonesia terus memantau pergerakan pasar untuk menjaga stabilitas moneter.

ÔÇ£Pergerakan rupiah masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya,ÔÇØ ujar Erwin G. Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI.

Untuk mempertahankan tren positif, pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan lanjutan hingga akhir 2026. Fokus utama mencakup optimalisasi fiskal untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi dunia.

ÔÇ£Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga dan melanjutkan momentum pencapaian target pertumbuhan sepanjang 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi buffer gejolak ekonomi global,ÔÇØ ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Data Penyaluran Kredit Program Kuartal I-2026
Jenis KreditRealisasi (Rp)Persentase Target
Kredit Usaha Rakyat (KUR)96,18 triliun34,41%
Kredit Alat dan Mesin Pertanian55,92 miliar23,19%
Kredit Industri Padat Karya82,93 miliar15,09%
Kredit Program Perumahan14,92 triliun42,89%

Pemerintah juga berencana menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari akselerasi energi baru terbarukan. Selain itu, reformasi perizinan impor dan peninjauan standar nasional menjadi prioritas Satgas P3M-PPE.

Artikel terkait

Rekomendasi