Pemerintah menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% pada tahun 2026 mendatang. Angka ini melampaui capaian pertumbuhan triwulan III 2025 yang tercatat berada di level 5,04% secara tahunan (yoy).
Dilansir dari Investortrust, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan dinamika geopolitik global akan terus membayangi stabilitas pasar keuangan dan politik internasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan ekonomi domestik.
Lembaga multilateral memprediksi adanya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang masih akan berada di bawah rata-rata masa pra-pandemi. Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan risiko fiskal di berbagai negara maju.
"Lembaga multilateral memperkirakan pertumbuhan ekonomi global yang melandai masih akan berlanjut dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan pra-pandemi, seiring meningkatnya risiko fiskal di sejumlah negara utama," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
Pernyataan tersebut disampaikan Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2025 pada Kamis, 22 Januari 2026.
Meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, sektor intermediasi perbankan Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan performa yang solid sepanjang 2026. Pertumbuhan kredit serta Dana Pihak Ketiga (DPK) diprediksi akan tetap terjaga secara stabil.
Kualitas kredit yang sehat dan permodalan yang kuat menjadi fondasi utama bagi industri perbankan untuk tetap mencetak laba positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan mampu mengerek minat investasi serta permintaan kredit masyarakat.
"Namun demikian, faktor ketidakpastian global dan perkembangan domestik diperkirakan akan tetap mewarnai dinamika kinerja perbankan," ungkap Dian.
Dian menambahkan bahwa laju ekspansi kredit sangat bergantung pada kondusivitas ekonomi dan iklim investasi nasional. Permintaan pembiayaan dari sektor dunia usaha memegang peranan kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut.
Sinergi antara pemangku kepentingan dalam negeri menjadi sangat krusial untuk memperkuat aspek penopang ekonomi. Langkah ini diperlukan agar target penyaluran kredit yang kontributif dan sehat dapat terealisasi di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.
