Model bisnis yang dijalankan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP kini tengah mendapatkan perhatian dari pengamat ekonomi. Langkah tersebut dinilai berisiko jika barang-barang yang disediakan tidak memiliki perbedaan signifikan dengan usaha retail yang sudah menjamur di masyarakat.
Kritik ini muncul setelah sejumlah dokumentasi video mengenai peresmian KDMP di berbagai wilayah tersebar luas di media sosial. Berdasarkan rekaman tersebut, komoditas yang dipasarkan meliputi aneka camilan, bahan pangan pokok, hingga perlengkapan dapur.
Dikutip dari Money, ekonom Raden Pardede menilai program prioritas bentukan pemerintah tersebut berpotensi tidak memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Risiko ini muncul apabila keberadaan koperasi hanya memindahkan basis konsumen dari pelaku usaha lokal yang telah berdiri sebelumnya.
"Kita lihat saya lihat YouTube baru-baru ini grocery items-nya mirip-mirip juga dengan Alfamart, Indomaret, dan juga warung di sekitar. Apakah this is new investment, new activities, atau dia hanya menjadi trade off dari sini (minimarket) shifting ke sini (KDMP)," ujarnya saat acara Economic Forum 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Raden Pardede kemudian memberikan gambaran mengenai skema pengelolaan koperasi di kancah internasional. Menurut pengamatannya, institusi koperasi yang meraih kesuksesan besar di negara lain umumnya menerapkan sistem pengembangan dari bawah ke atas atau bottom up.
Salah satu contoh konkret yang dipaparkan adalah Fonterra di Selandia Baru. Institusi tersebut mengawali perjalanannya dari kelompok-kelompok kecil peternak susu lokal hingga akhirnya berhasil bertransformasi menjadi korporasi koperasi raksasa di tingkat global.
Sebaliknya, mekanisme yang diterapkan pada KDMP cenderung bersifat top down atau dari atas ke bawah. Penilaian ini didasari atas besarnya andil pemerintah, mulai dari penyusunan rancangan program, penyediaan modal, hingga fasilitas penyaluran kredit.
Melalui sistem tersebut, lapisan masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana dari blueprint yang telah diputuskan oleh jajaran otoritas pusat. Kondisi ini membuat ruang kreasi dan kemandirian usaha di tingkat akar rumput menjadi terbatas.
Apabila skema operasi KDMP sekadar memindahkan sirkulasi konsumen serta penyerapan tenaga kerja dari warung kelontong dan minimarket, maka nilai tambah ekonomi yang dihasilkan diprediksi sangat minim.
"If there is the case, impact dari KDMP itu akan kecil. Karena dia hanya shifting dari warung atau Indomaret, Alfamart ke sini. Pekerjanya juga akan shifting juga nanti," ucapnya.
Meski memaparkan sejumlah catatan kritis, Raden Pardede menyampaikan bahwa tingkat efektivitas dan keberhasilan program KDMP masih harus dilihat dari pembuktian riil di sektor riil.
Kendati demikian, pihak pemerintah diharapkan tetap waspada agar proyek ini tidak berujung menjadi jalur distribusi logistik baru yang justru mematikan omzet pedagang kecil tanpa melahirkan produktivitas ekonomi yang baru.
"Nah ini adalah menurut saya remain to be tested. Tapi saya di sini hanya mengingatkan the government. Impact-nya KDMP ini, jangan-jangan menjadi belum optimal," tuturnya.
