Stabilitas nilai tukar rupiah dinilai tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Otoritas fiskal pemerintah memiliki peran krusial melalui pengelolaan anggaran yang kredibel demi mempertahankan kepercayaan pasar.
Dikutip dari Investor Daily, pengelolaan keuangan negara yang disiplin menjadi kunci utama dalam meredam sentimen negatif dari ketidakpastian global. Jika aspek fiskal dianggap tidak kredibel, potensi penarikan dana oleh investor asing dari pasar domestik akan semakin besar.
Langkah penataan anggaran tersebut mendesak dilakukan di tengah dinamika pergerakan mata uang garuda. Berdasarkan data perdagangan pada Selasa (26/5/2026) siang, nilai tukar rupiah sempat melemah sebesar 50 poin menuju level Rp 17.794 per dolar AS, setelah dibuka menurun 13 poin atau 0,07% pada posisi Rp 17.757 per dolar AS.
Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia mencatat rupiah berada di level Rp 17.789 per dolar AS pada hari yang sama. Secara tahun berjalan (year to date/ytd), performa mata uang domestik telah mengalami depresiasi sebesar 6,39%.
Guna mengatasi tekanan ini, alokasi belanja negara disarankan fokus pada program yang memberikan dampak pengganda ekonomi secara luas. Kebijakan belanja yang tepat sasaran diyakini mampu meyakinkan publik bahwa modal negara digunakan demi prioritas masyarakat.
Kondisi keuangan negara sendiri mencatatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 164,4 triliun hingga April 2026, atau setara 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut terjadi seiring realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 918,4 triliun, sementara belanja negara menyentuh Rp 1.082,8 triliun.
Selain penataan pos anggaran, pemerintah diwajibkan membangun iklim investasi yang kondusif bagi sektor riil. Para pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa penanaman modal mereka akan diimbangi oleh pertumbuhan permintaan pasar serta penguatan daya saing.
Fenomena keluarnya modal asing (capital outflow) dari pasar keuangan dalam negeri ditengarai menjadi pemicu utama fluktuasi rupiah saat ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan untuk mengomunikasikan kekuatan fundamental ekonomi nasional.
Kehadiran arus modal masuk (capital inflow) dipercaya dapat memulihkan stabilitas nilai tukar secara bertahap. Investor jangka panjang memerlukan komitmen dari otoritas terkait kontinuitas dan kematangan perencanaan kebijakan agar risiko ketidakpastian dapat diminimalkan.
"Otoritas fiskal perlu menunjukkan kredibilitas fiskal yang bisa dipercaya oleh investor maupun masyarakat," kata Rizki dalam diskusi The Forum di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
"Jadi bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu memang untuk mendukung perekonomian, bukan untuk kepentingan tertentu di luar kepentingan masyarakat yang prioritas," ujarnya.
"Dari sisi business sector mereka butuh confidence bahwa kalau saya invest, akan ada pertumbuhan demand yang cukup kuat," katanya.
"Sebenarnya secara fundamental kita masih bagus. Peluangnya masih ada. Oleh karena itu bagaimana pemerintah mengomunikasikan dengan lebih baik supaya investor masuk kembali," ujar Aviliani.
"Perlu ada kesinambungan kebijakan. Orang investasi itu jangka panjang. Kalau ini bisa terjadi, rupiah kita akan bisa membaik," pungkas Aviliani.
