Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengkritisi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 sebesar 5,61 persen YoY karena dinilai memiliki inkonsistensi internal. Penilaian tersebut disampaikan dalam Diskusi Terbuka di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu (23/5/2026).
Kajian dari ekonom AEI, Ikhsan dan Riefky, menyoroti adanya kontradiksi antara kontraksi sektor listrik yang sebesar minus 0,99 persen dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang mencapai angka positif 5,04 persen. Dilansir dari Investor Daily, kedua ekonom tersebut mengkhawatirkan integritas pengukuran dari data resmi pemerintah tersebut.
"Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka perkiraan pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4%ÔÇô5,2%. Di sisi lain, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis," ungkap kedua ekonom tersebut, dalam Diskusi Terbuka di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Tekanan berlapis yang dimaksud mencakup pelemahan kurs Rupiah, penyempitan ruang fiskal APBN, tantangan pertumbuhan kuartal II hingga kuartal IV, pergerakan harga minyak global akibat konflik Iran-AS, hingga dampak kesepakatan dagang Indonesia-AS (ART) yang diteken pada 19 Februari 2026.
Ekonom AEI lainnya, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa akurasi data pemerintah sangat krusial bagi para pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu saat ini.
ÔÇ£Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trustÔÇØ, ungkap ekonom AEI, Wijayanto Samirin.
Permasalahan internal dalam data BPS tersebut dinilai bukan hanya sekadar kesalahan teknis administratif biasa. Ekonom AEI, Teuku Riefky, menambahkan bahwa situasi fundamental ekonomi di lapangan saat ini masih menghadapi berbagai kendala struktural yang belum teratasi.
"Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61% perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan," paparnya.
Kondisi keuangan negara turut mendapat perhatian dari pengamat lain. Vid Adrison mengingatkan bahwa realisasi belanja yang tinggi di awal tahun tidak dapat dijadikan indikator tunggal bahwa kondisi APBN sedang sehat secara menyeluruh.
ÔÇ£Front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita.ÔÇØ, kata Vid Adrison.
