Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengungkap sejumlah permasalahan dalam pengelolaan parkir di Ibu Kota saat menggelar rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4/2026). Masalah tersebut mencakup lonjakan biaya operasional, sistem digitalisasi yang belum optimal, hingga potensi kebocoran pendapatan daerah.
Data yang dihimpun menunjukkan adanya ketimpangan antara pendapatan dan beban operasional di beberapa titik parkir strategis. Dilansir dari Megapolitan, kondisi ini memicu kerugian finansial bagi pemerintah daerah meskipun sektor tersebut memiliki potensi pendapatan yang besar bagi kas daerah.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, memberikan pemaparan terkait beberapa lokasi parkir di pusat kota yang justru mencatatkan defisit anggaran setiap tahunnya. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah area parkir perhotelan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
"Bisa kita lihat di sini, Novotel mendapatkan Rp 408 juta per tahun, kemudian biayanya (operasional) Rp 563 juta per tahun, dan artinya ini rugi Rp 155 juta per tahun untuk hotel Novotel," ujar Jupiter.
Pansus juga mencatat kerugian serupa pada Hotel Mercure yang mengalami defisit tahunan sebesar Rp70 juta dengan biaya operasional menyentuh angka Rp299 juta. Jupiter menekankan bahwa pembentukan anak perusahaan seharusnya bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap sarana jaya melalui pengelolaan potensi yang ada.
"Anak perusahaan itu dibentuk yang seharusnya bisa memberikan kontribusi kepada sarana jaya, bahwa anak perusahaan ini bisa menopang dan bisa memberikan potensi yang sangat luar biasa," kata Jupiter.
Politisi tersebut kemudian mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran untuk petugas parkir yang mencapai Rp47 juta per bulan di satu lokasi. Ia menilai biaya operasional sebesar itu tidak selaras dengan jumlah akses masuk kendaraan yang terbatas.
"Dengan dua gate, apakah wajar biaya operasionalnya sebesar itu? Ini harus dijelaskan," kata Jupiter.
Menanggapi sorotan tersebut, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bernard Yohanes memberikan penjelasan mengenai struktur biaya yang tinggi. Menurutnya, operasional yang berlangsung tanpa henti menjadi faktor utama pembengkakan anggaran tenaga kerja.
"Jadi di Novotel itu kami, hotel itu kan 24 jam ya Pak, jadi kita masih labor intensif. Kita ada beberapa seat juga yang bekerja di situ, sehingga overhead-nya ini cukup tinggi Pak Ketua," kata Bernard.
Kondisi keterbatasan lahan parkir juga disebut memaksa pihak pengelola untuk menambah personel di lapangan guna membantu pengaturan kendaraan secara manual. Direktur Utama Saranawisesa Propertindo, Sukmawati Agustina, turut membenarkan bahwa pengerahan petugas tambahan diperlukan pada jam-jam sibuk.
"Kenapa labornya masih cukup banyak sekitar 6-7 orang, di Novotel lahan parkir terbatas. Sehingga kami harus menempatkan petugas di lantai-lantai untuk membantu penempatan mobil," kata Ina.
Selain masalah biaya, DPRD DKI Jakarta mendesak perbaikan sistem digitalisasi karena rekapitulasi data pendapatan saat ini dinilai masih bersifat manual. Jupiter menegaskan perlunya integrasi data yang transparan untuk menutup celah manipulasi maupun keterlambatan laporan pendapatan.
"Harus real-time dan terintegrasi, supaya transparan dan tidak ada celah kebocoran," tegas Jupiter.
Sebagai solusi jangka panjang, dewan mendorong percepatan penerapan sistem parkir elektronik atau e-trap yang terhubung dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Pemasangan teknologi ini diusulkan menyasar pusat perbelanjaan besar seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Plaza Senayan, dan Senayan City.
"Mungkin bisa dipasang di mall-mall besar, di pusat perbelanjaan, seperti kawasan wajah Indonesia, misalnya di Grand Indonesia, di Plaza Indonesia, kemudian Plaza Senayan, yang kita anggap pusat perbelanjaan yang selalu ramai, termasuk di Senayan City," ucap Jupiter.
