Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengungkapkan banyaknya aduan masyarakat terkait pungutan biaya tambahan pada program sekolah swasta gratis di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Temuan ini telah dibahas bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut di lapangan.
Justin menyampaikan bahwa keluhan warga mengenai biaya tersembunyi menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi E. Informasi ini sebagaimana dilansir dari Megapolitan, yang menyoroti perlunya transparansi dalam pelaksanaan program sekolah bebas biaya bagi keluarga kurang mampu.
ÔÇ£Itu sudah kita bahas di rapat Komisi E dengan Dinas Pendidikan. Saya sampaikan banyak aduan warga terkait biaya-biaya di belakang,ÔÇØ kata Justin Adrian Untayana, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Legislator tersebut mendorong adanya peninjauan ulang terhadap penamaan program jika praktik pemungutan biaya masih terus terjadi. Menurutnya, kepastian status gratis sangat penting agar tidak membingungkan orangtua siswa.
ÔÇ£Akhirnya di rapat saya minta penjelasannya, sambil tawarkan ganti judul jadi sekolah setengah gratis,ÔÇØ kata Justin Adrian Untayana, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Sekretaris Komisi E ini menjelaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, telah memberikan klarifikasi dan berjanji akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melanggar ketentuan program.
ÔÇ£Sudah diklarifikasi oleh Kadisdik ibu Nahdiana, bahwa sekolah swasta gratis yang dilaporkan terkait itu akan diberikan teguran, dan di evaluasi kemitraannya dengan pemprov,ÔÇØ lanjut Justin Adrian Untayana, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pengelola sekolah swasta yang masih membebankan biaya kepada murid dalam skema program gratis ini. Ia menegaskan tidak boleh ada fasilitas tambahan yang ditarik biayanya dari siswa.
ÔÇ£Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu,ÔÇØ ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp253 miliar untuk membiayai 103 sekolah swasta dari jenjang SD hingga SMK pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini bertujuan memeratakan akses pendidikan di seluruh wilayah Jakarta.
Terkait aspirasi DPRD untuk menambah jumlah sekolah peserta, Pramono menyatakan bahwa langkah tersebut memerlukan kesepakatan politik dan penyesuaian anggaran yang matang.
ÔÇ£Karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh pemerintah DKl Jakarta. Jadi harus bersama-sama dengan DPRD,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Rencana perluasan program sekolah swasta gratis tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya melalui koordinasi intensif antara pihak eksekutif dan legislatif.
