Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk segera memperkuat sistem keamanan lingkungan menyusul maraknya aksi begal dan penjambretan pada Selasa (12/5/2026). Langkah tersebut mencakup percepatan pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah rawan.
Permintaan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya gangguan keamanan yang dinilai sudah sangat meresahkan warga di berbagai titik. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Megapolitan, Kenneth menekankan pentingnya pemetaan wilayah gelap yang sering menjadi lokasi tindak kejahatan jalanan.
"Pemkot Jakbar sudah harus turun langsung memetakan titik rawan, memastikan lampu jalan berfungsi, CCTV aktif, kawasan gelap tidak dibiarkan," kata Kenneth kepada Kompas.com.
Legislator tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya menunggu jatuhnya korban jiwa sebelum mengambil tindakan nyata. Ia menyebut kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas keamanan fisik, bukan sekadar pernyataan formal atau imbauan semata.
"Jakarta Barat hari ini sedang menghadapi persoalan keamanan yang serius. Hampir setiap pekan masyarakat mendengar kasus jambret, begal. Warga takut beraktivitas, terutama pada malam dan dini hari," ujar Kenneth.
Sejumlah insiden kekerasan dilaporkan terjadi dalam waktu dekat, termasuk pembegalan terhadap seorang pelajar di depan Stasiun Grogol pada Kamis (7/5/2026) malam. Korban yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah dipepet pelaku hingga kehilangan sepeda motor serta barang berharga, dan harus menjalani perawatan medis akibat penganiayaan.
Kasus serupa menimpa seorang warga di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, yang menjadi korban pembacokan senjata tajam hingga terjatuh ke selokan. Selain pembegalan, aksi penjambretan kalung emas juga dilaporkan terjadi di kawasan Mangga Besar 4 M, Kecamatan Taman Sari.
"Kalau masyarakat sudah takut pulang malam, takut naik motor sendiri, takut berjalan di lingkungan tempat tinggalnya, berarti ada yang salah dengan sistem pengawasan kita," ujar Kenneth.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap Pemerintah Kota Jakarta Barat lebih responsif terhadap isu-isu keamanan harian yang menyentuh langsung kehidupan warga. Penempatan infrastruktur pengawasan yang memadai dianggap sebagai solusi mendesak untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.
