Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan interupsi kepada Gubernur Pramono Anung terkait pelaksanaan program sekolah swasta gratis dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/4/2026).
Program yang bertujuan meringankan beban biaya pendidikan ini diharapkan dapat berjalan tepat sasaran bagi warga tidak mampu. Dilansir dari Megapolitan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah menyiapkan 103 sekolah swasta gratis dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 253,6 miliar.
Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI, Agustina Hermanto atau Tina Toon, memberikan apresiasi atas peningkatan jumlah partisipasi sekolah swasta dalam program ini. Namun, ia menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat di lapangan agar tidak terjadi salah sasaran.
"Mohon diupayakan Pemprov bisa memastikan program ini tepat sasaran dan betul-betul yang mendapatkan adalah yang kurang mampu dan betul-betul membutuhkan," ucap Tina, Kamis.
Tina juga mengusulkan agar pemerintah daerah terus menambah kuota sekolah yang terlibat dalam kerja sama ini. Menurutnya, penambahan jumlah sekolah akan semakin memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Jakarta.
"Mudah-mudahan nanti kalau kami sih mintanya nambah jadi 200 Pak, tapi mudah-mudahan lancar dan betul-betul sesuai mekanisme," ujar Tina.
Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PKS, Subki, turut memberikan masukan agar kebijakan ini tidak bersifat diskriminatif. Ia mendorong agar sekolah-sekolah berbasis agama seperti madrasah juga mendapatkan alokasi program sekolah gratis.
"Masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Mohon dicatat, jangan lupa di Jakarta juga ada pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, madrasah," ujar Subki.
Subki berargumen bahwa siswa madrasah memiliki hak yang sama karena orang tua mereka juga merupakan pembayar pajak di Jakarta. Ia berharap ke depannya madrasah swasta bisa dibebaskan dari biaya pendidikan lewat bantuan pemerintah.
"Jangan sampai diskriminasi ini berkepanjangan. Mudah-mudahan keuangan Jakarta bisa mendapatkan peningkatan, dengan madrasah swasta gratis," katanya.
Kritik mengenai distribusi lokasi sekolah gratis disampaikan oleh anggota Fraksi PAN, Lukmanul Hakim. Ia menyoroti fenomena anak putus sekolah yang masih marak terjadi di tengah status Jakarta sebagai kota global.
"Interupsi Pak Gubernur, di Jakarta masih banyak anak yang putus sekolah. Kota global masih jauh dari impian kalau masih banyak (anak) putus sekolah. Saya harapkan jajaran Pak Gubernur betul-betul melihat, Pak, dalam menentukan titik sekolah gratis itu," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, memberikan rincian bahwa penambahan sekolah gratis dilakukan secara bertahap. Sebanyak 40 sekolah telah menjalankan program lebih awal, sementara sisanya akan bergabung pada tahun ajaran baru mendatang.
"Sekolah gratis yang sudah jalan itu 40 sekolah. 40 sekolah baru sampai tahun ajaran ini sampai bulan Juni. Terus nanti mulai bulan Juni, tambahannya ada 63 sekolah. Jadi totalnya 103 sekolah," ujar Nahdiana saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Pemerintah telah mengunci dana ratusan miliar rupiah untuk memastikan operasional sekolah-sekolah tersebut tetap berjalan tanpa memungut biaya dari siswa. Kepastian anggaran ini menjadi fondasi utama keberlanjutan program hingga akhir tahun anggaran.
"Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp 253.625.139.600," kata Nahdiana.
