Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperluas cakupan program sekolah gratis di jenjang swasta guna memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini dinilai mendesak mengingat program tersebut baru menjangkau 103 sekolah.
Dilansir dari Megapolitan, keterbatasan jangkauan saat ini dianggap belum memadai untuk mengatasi persoalan akses pendidikan yang kompleks di ibu kota. Jhony menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam waktu dekat.
ÔÇ£Salah satu jalan keluar itu sekolah gratis swasta itu, ya sudah, harus itu menjadi prioritas oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak cukup lagi jadi jangan lagi hanya 103 sekolah,ÔÇØ ujar Jhony kepada wartawan.
Penambahan kuota sekolah tersebut dianggap sebagai solusi struktural atas hambatan ekonomi dan sosial yang dialami warga. Menurut Jhony, dominasi masalah struktural membuat warga sering kali menemui jalan buntu saat mencoba mengakses kebijakan publik di bidang pendidikan.
ÔÇ£Ini sudah masuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan yang paling dominan adalah persoalan struktural. Masyarakat masih kesulitan mengakses kebijakan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan,ÔÇØ kata Jhony.
Kesulitan ini biasanya memuncak saat memasuki tahun ajaran baru, di mana daya tampung sekolah negeri yang terbatas memaksa siswa beralih ke sekolah swasta. Namun, beban biaya pada sekolah swasta sering kali menjadi kendala finansial yang berat bagi para orang tua.
ÔÇ£Ketika tidak masuk negeri, mereka dihadapkan lagi dengan biaya sekolah swasta yang mahal. Ini membuat orangtua semakin pusing,ÔÇØ ujar Jhony.
Politisi tersebut mendorong agar kriteria sekolah yang digratiskan diprioritaskan bagi lembaga pendidikan yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera. Ia menyatakan bahwa meningkatkan jumlah sekolah yang masuk dalam program adalah solusi yang paling cepat.
ÔÇ£Jangan lagi hanya ratusan sekolah. Kalau memang banyak sekolah swasta yang siswanya dari keluarga kurang mampu, ya harus digratiskan saja. Itu jalan cepatnya,ÔÇØ tegas Jhony.
Selain masalah biaya dan kuota, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga diminta untuk meningkatkan intensitas sosialisasi program kepada masyarakat luas. Minimnya informasi menyebabkan beberapa kalangan masyarakat tidak melihat pendidikan sebagai solusi untuk memperbaiki taraf hidup.
ÔÇ£Sebagian masyarakat belum melihat pendidikan sebagai jalan keluar, apalagi kalau prosesnya rumit. Akhirnya mereka memilih tidak melanjutkan,ÔÇØ kata Jhony.
Guna menindaklanjuti kendala-kendala tersebut, Komisi E DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pertemuan tersebut akan membahas rencana perluasan program agar manfaat anggaran daerah dapat menjangkau lebih banyak siswa di Jakarta.
