Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta segera menyiapkan langkah konkret penanganan sampah pasca-insiden longsor di TPST Bantargebang yang menelan korban jiwa. Desakan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi D di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (23/4/2026) sebagai respon atas volume sampah harian Jakarta yang mencapai 10.000 ton.
Dilansir dari Megapolitan, legislatif menyoroti besarnya ketergantungan Jakarta pada tempat pembuangan di wilayah Jawa Barat tersebut. Idris mempertanyakan strategi pemerintah agar persoalan ini tidak terus berlarut tanpa penyelesaian yang pasti bagi warga Jakarta.
ÔÇ£Untuk Bantargebang yang kemarin kejadian longsor ada korban jiwanya, pengurangan volume sampah yang 10.000 ton harus bagaimana? Ini harus tanggung jawab, Bapak (Kepala DLH DKI Jakarta) harus punya program untuk sampah Jakarta ini harus diapakan ke depan? Kita harus punya penyelesaian,ÔÇØ kata Idris, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengakui perlunya pembenahan menyeluruh pada sistem pengelolaan sampah saat ini. Dudi mempertimbangkan berbagai opsi untuk menekan volume pembuangan menuju Bantargebang melalui pernyataan resmi kedepannya.
ÔÇ£Saya minta untuk kejadian saya di bawah, ini harus kita perbaiki semua. Apakah nanti terkait dengan pengurangan volume yang kita harus buang ke Bantargebang itu, saya harus mengeluarkan statement,ÔÇØ ucap Dudi, Kepala DLH DKI Jakarta.
Dudi menjelaskan bahwa setiap kebijakan darurat memerlukan kajian matang, terutama menyangkut aspek anggaran yang belum dialokasikan dalam APBD 2026. Pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan penegak hukum guna memastikan langkah yang diambil memiliki dasar hukum kuat.
ÔÇ£Cuma saya tetap akan berkonsultasi dulu dengan APH, dengan AKPT, mengenai urgency-nya itu sejauh mana. Karena sejauh yang saya tau, anggaran untuk yang 2026 ini pun tidak teralokasikan,ÔÇØ ungkap Dudi.
Sebagai solusi jangka panjang, DLH DKI Jakarta kini mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan sampah organik rumah tangga. Program percontohan di Rorotan, Jakarta Utara, diklaim berhasil mengurangi sampah hingga 5 ton per hari untuk diolah menjadi pakan maggot dan kompos.
ÔÇ£Jadi saya coba akan merubah norma gitu kan, moga-moga cukup signifikan dan saya agak percaya diri gitu,ÔÇØ kata Dudi.
Berdasarkan data DLH, dari total 10.000 ton sampah harian, sebanyak 2.000 ton telah memiliki nilai ekonomi dan berhasil didaur ulang. Dudi menyebut tantangan utama berada pada 8.000 ton sisa sampah, di mana 4.000 ton di antaranya merupakan sampah organik yang menjadi fokus penanganan utama.
ÔÇ£Masalah utamanya ada di 4.000 ton sampah organik. Kalau ini bisa kita tangani, akan sangat signifikan mengurangi beban. Tapi semua inisiatif tetap butuh proses, sementara kita dituntut bergerak cepat,ÔÇØ jelas Dudi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terus mengkaji kolaborasi lintas pihak untuk mempercepat pengurangan ketergantungan pada TPST Bantargebang. Langkah ini diambil guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan bencana serupa di masa mendatang.
