DPRD DKI Temukan Defisit Pengelolaan Parkir Hotel di Jakarta

DPRD DKI Temukan Defisit Pengelolaan Parkir Hotel di Jakarta
Foto: Ilustrasi DPRD DKI Temukan Defisit Pengelolaan Parkir Hotel di Jakarta.

Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah titik pengelolaan parkir di Ibu Kota yang mengalami defisit akibat biaya operasional yang melampaui pendapatan pada Selasa (28/4/2026). Masalah ini ditemukan pada beberapa lokasi hotel yang dikelola oleh badan usaha milik daerah.

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengungkapkan bahwa salah satu pengelolaan parkir hotel di wilayah Cikini mencatat kerugian mencapai Rp 155 juta per tahun, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.

ÔÇ£Bisa kita lihat di sini, Novotel mendapatkan Rp 408 juta per tahun, kemudian biayanya Rp 563 juta per tahun, dan artinya ini rugi Rp 155 juta per tahun untuk hotel Novotel,ÔÇØ ujar Jupiter dalam rapat Pansus Tata Kelola Perparkiran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Legislator tersebut merinci bahwa dari total beban biaya tahunan, sekitar Rp 47 juta setiap bulannya dialokasikan khusus untuk membayar upah petugas parkir. Jupiter mempertanyakan kewajaran angka tersebut mengingat fasilitas yang tersedia di lokasi dinilai tidak terlalu kompleks.

ÔÇ£Dengan dua gate, apakah wajar biaya operasionalnya sebesar itu? Ini harus dijelaskan,ÔÇØ kata dia.

Selain lokasi di Cikini, kerugian juga teridentifikasi di Hotel Mercure dengan nilai defisit sekitar Rp 70 juta per tahun dari total biaya operasional Rp 299 juta. Jupiter menegaskan perlunya integrasi data sistem parkir untuk mencegah risiko penyimpangan.

ÔÇ£Kalau masih terputus seperti ini, potensi delay dan kebocoran itu pasti ada. Harusnya bisa real-time dan terintegrasi,ÔÇØ ujar Jupiter.

Terkait desakan transparansi data, pihak DPRD meminta agar sistem teknologi segera diperbarui guna mengawasi aliran dana secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar pelaporan pendapatan tidak lagi bergantung pada proses manual bulanan.

ÔÇ£Percepatan implementasi sistem e-trap ini harus segera dipasang secara real-time, yang langsung terintegrasi dengan Bapenda untuk menjamin transparansi dan mencegah manipulasi data,ÔÇØ kata Jupiter.

Menanggapi sorotan dewan, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bernard Yohanes, memberikan penjelasan mengenai struktur biaya yang tinggi pada lokasi-lokasi tersebut. Menurutnya, skema operasional 24 jam menjadi faktor utama besarnya pengeluaran perusahaan.

ÔÇ£Jadi di Novotel itu kami, hotel itu kan 24 jam ya Pak ya, jadi kita masih labor intensif, kita ada beberapa seat juga yang bekerja di situ, sehingga overhead-nya ini cukup tinggi Pak Ketua,ÔÇØ kata Bernard.

Pansus DPRD DKI Jakarta menyatakan akan terus memantau proses perbaikan manajemen parkir ini demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi pada sektor parkir jalanan maupun gedung menjadi prioritas untuk menekan ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Artikel terkait

Rekomendasi