Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Erik Hermawan menyoroti kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai diberlakukan pada Senin, 4 Mei 2026. Langkah ini dinilai memerlukan respons hati-hati guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data yang dilansir dari Nasional, sejumlah jenis BBM nonsubsidi mengalami kenaikan harga yang bervariasi. Pertamax Turbo (RON 98) kini dibanderol Rp 19.900 per liter dari sebelumnya Rp 19.400, sementara Dexlite melonjak menjadi Rp 26.000 per liter dari Rp 23.600.
Kenaikan paling signifikan terjadi pada Pertamina Dex yang kini menyentuh angka Rp 27.900 per liter dari harga sebelumnya Rp 23.900. Di sisi lain, harga Pertamax tetap stabil di angka Rp 12.300 per liter, serta BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan harga.
"Menunjukkan upaya pemerintah menjaga kelompok masyarakat rentan," ujar Erik Hermawan, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Erik menilai bahwa kebijakan penyesuaian ini dipicu oleh dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak mentah dunia. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan dampaknya terhadap sektor riil, terutama kenaikan biaya transportasi yang berpotensi memicu inflasi bahan pokok.
"Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif," jelas Erik Hermawan, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Politisi Golkar tersebut menyarankan beberapa langkah strategis, termasuk memastikan ketepatan sasaran subsidi dan meningkatkan transparansi dalam mekanisme penetapan harga energi. Upaya tersebut dianggap penting agar publik memahami variabel yang memengaruhi kenaikan harga di pasar.
"Evaluasi kebijakan energi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data agar mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuh Erik Hermawan, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar.
Penekanan juga diberikan pada percepatan transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Erik mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai solusi jangka panjang nasional.
