Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Mufti Anam menyoroti langkah pemerintah yang menunjuk seorang warga negara asing bernama Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Jumat (22/5/2026).
Penunjukan pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Negara baru khusus ekspor ini dilansir dari Nasional memicu respons dari parlemen karena posisi tersebut dinilai sangat strategis bagi perekonomian negara.
Politisi PDI-P tersebut menyatakan keterkejutannya mengingat perusahaan ini memegang peran krusial dalam mengelola devisa serta masa depan industri nasional.
"Kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Karena ini menyangkut pengelolaan ekspor sumber daya alam bangsa, menyangkut devisa negara, menyangkut harga komoditas, menyangkut masa depan industri nasional, bahkan menyangkut kepercayaan dunia usaha terhadap arah ekonomi Indonesia ke depan," ujar Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P.
Kendati demikian, Mufti Anam menyampaikan pandangan objektif terkait kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi kebocoran ekspor sumber daya alam.
"Negara tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalan masa lalu, ketika tata kelola ekspor komoditas strategis justru bocor, dimainkan mafia, atau dikelola oleh pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang baik," tutur Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P.
Ia menambahkan adanya pengalaman buruk sebelumnya akibat sistem yang tidak berjalan optimal sehingga merugikan keuangan negara.
"Kita pernah punya pengalaman pahit di masa lalu. Pemerintah pernah terlalu percaya kepada sistem dan orang-orang tertentu, tetapi akhirnya yang terjadi justru kebocoran, rente, dan kerugian negara dalam jumlah besar," sambung Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P.
Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas sistem dan keberpihakan pada kepentingan nasional jauh lebih penting daripada latar belakang kewarganegaraan figur yang ditunjuk.
"Tetapi jangan sampai ini menjadi preseden bahwa sektor-sektor paling strategis bangsa justru terus-menerus bergantung kepada orang asing. Karena sebaik apapun profesional asing, tentu yang paling memahami kepentingan jangka panjang bangsa ini haruslah anak bangsa sendiri," tukas Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P.
Legislator tersebut mendesak pemerintah agar menetapkan tenggat waktu yang transparan mengenai masa jabatan pimpinan asing tersebut selama masa transisi ini.
"Kalau memang ini bagian dari masa transisi untuk membenahi sistem, membangun tata kelola baru, dan membersihkan praktik-praktik buruk, kami bisa memahami. Tetapi setelah sistem berjalan sehat, enam bulan, satu tahun, atau ketika fondasi tata kelola sudah kuat, maka posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa yang profesional, bersih, dan berintegritas," papar Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P.
Mufti Anam menegaskan dukungan penuh parlemen akan diberikan apabila kebijakan ini terbukti membawa dampak positif langsung bagi kemakmuran rakyat.
"Kalau langkah ini berhasil meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki tata kelola ekspor, menutup kebocoran, dan membuat rakyat benar-benar merasakan manfaat kekayaan alam Indonesia, tentu kita akan mendukung," ucap Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P.
Namun, ia juga memberikan peringatan keras jika kebijakan penunjukan ekspatriat ini justru memicu sentimen negatif di dalam negeri.
"Tapi kalau justru menambah ketidakpercayaan, menimbulkan kegaduhan, and membuat bangsa sendiri merasa tersingkir di negeri sendiri, maka ini akan menjadi persoalan serius yang harus dievaluasi bersama," imbuh Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengonfirmasi penunjukan Luke Thomas Mahony yang tercatat pernah menduduki jabatan direktur di PT Vale Indonesia Tbk.
Presiden Prabowo Subianto mendirikan badan usaha ini guna menghentikan beragam penyelewengan ekspor seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa ke luar negeri.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas memaparkan latar belakang pembentukan unit usaha baru tersebut pada Rabu (20/5/2026).
"Ini (PT DSI) kan langsung di bawah Danantara. Yang punya capital besar dan size besar kan Danantara," ujar Rohan Hafas, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia.
