Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun menyatakan ketahanan fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi aman untuk menopang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga akhir tahun. Penegasan ini disampaikan pada Jumat (15/5) guna merespons lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah melampaui angka 100 dolar AS per barel.
Pemerintah memberikan kepastian bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Dilansir dari Media Indonesia, kebijakan ini tetap dipertahankan meskipun asumsi awal APBN sebelumnya hanya mematok harga minyak pada kisaran 70 dolar AS per barel.
M. Misbakhun menjelaskan bahwa rata-rata harga minyak tahunan masih menjadi indikator utama kekuatan anggaran negara. Ketegangan geopolitik global diakui menjadi pemicu utama kenaikan harga energi di pasar internasional saat ini.
"Pemerintah memastikan sepanjang rata-rata harga minyak dunia sampai akhir tahun di angka 100 dolar per barel, maka pemerintah masih mampu menanggung beban itu," kata Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Meskipun terdapat lonjakan tajam, legislator tersebut menekankan bahwa fluktuasi harga minyak di bawah asumsi pada periode sebelumnya memberikan ruang fiskal yang cukup. Hal ini membuat rata-rata harga tahunan masih dianggap terkendali.
"Walaupun harga di pasaran saat ini melewati 100 dolar, kita juga harus ingat bahwa kita pernah menghadapi periode harga minyak di bawah 70 dolar. Jadi, secara rata-rata masih dalam kategori yang sangat aman," katanya.
Prioritas utama negara saat ini adalah memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Presiden Prabowo disebut memiliki komitmen kuat untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemerintah melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ada keinginan kuat dari Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan tertentu, menjaga inflasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi kita," katanya.
Selain masalah energi, Komisi XI juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berisiko memicu inflasi barang impor. Bank Indonesia didorong untuk melakukan langkah stabilisasi yang lebih serius demi menjaga nilai tukar sesuai fundamentalnya.
"Soal kurs ini memang harus kita sampaikan penuh kepada Bank Indonesia supaya melakukan upaya yang serius untuk melakukan stabilisasi nilai tukar kepada nilai yang sebenarnya. Ini menjadi tugas BI. Karena kalau tidak, selisih harga akibat kurs yang melambung melewati batas normal akan memberikan tekanan pada inflasi barang-barang impor," kata Misbakhun.
Terkait keraguan publik mengenai ketahanan fiskal, Misbakhun menegaskan bahwa seluruh langkah penahanan harga BBM telah melalui penghitungan yang presisi. Pemerintah bersama parlemen mengklaim telah menyiapkan skenario fiskal yang matang untuk menghadapi berbagai dinamika pasar.
"APBN masih kuat menahan beban kompensasi tersebut," katanya.
