Komisi X DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada Senin, 11 Mei 2026, guna memberikan penjelasan terkait wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam mengelola unit dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut diambil menyusul usulan Badan Gizi Nasional agar setiap kampus menyediakan setidaknya satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dilansir dari Nasional, agenda pendalaman isu ini akan dilakukan dalam rapat kerja pekan depan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut untuk mendengarkan alasan di balik pemberian izin pengelolaan dapur kepada pihak universitas.
"Ya kami meminta, ya mudah-mudahan nanti tanggal 19 juga kami akan undang Kemendikti untuk menjelaskan itu di forum rapat kerja dengan Komisi X," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Politikus PKB tersebut menegaskan bahwa pihaknya memerlukan dasar pertimbangan yang kuat sebelum program tersebut diterapkan di lingkungan pendidikan tinggi.
"Silakan Kemendikti menjelaskan. Kami di Komisi X belum mendapat alasan dari Kemendikti untuk memberikan izin kepada kampus mengelola MBG," sambung Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Pertanyaan mendalam akan diajukan mengenai tujuan utama pelibatan akademisi, baik untuk kepentingan riset maupun pengabdian masyarakat, mengingat adanya informasi mengenai keterbatasan kuota dapur.
"Kemendikti harus menjelaskan kenapa kampus diberikan izin untuk mengelola. Apakah itu kepentingannya karena untuk riset, untuk membantu masyarakat sekitar dan apa, ini kan belum dijelaskan," kata Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Ia juga menyoroti kebingungan terkait ketersediaan slot dapur yang sebelumnya dikabarkan sudah tertutup namun kini dibuka kembali khusus untuk perguruan tinggi.
"Kami pertanyakan juga, katanya kan slot dapur sudah ditutup, sudah habis, loh kok kampus bisa? Nah itu kami pertanyakan," sambung Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Selain masalah teknis, DPR mencermati adanya gelombang keberatan dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi yang khawatir terhadap pergeseran fokus lembaga pendidikan.
"Kalau kita lihat perkembangannya, banyak rektor yang menolak. Dikhawatirkan nanti terjadi konflik kepentingan itu tadi, kemudian berubah haluan yang tadinya tujuan perguruan tinggi adalah fokus terhadap dunia pendidikan tinggi, dengan adanya pengelolaan dapur nanti dikhawatirkan untuk berubah fokus atau target dan tujuan dari pendidikan tinggi itu sendiri," pungkas Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Wacana ini pertama kali digulirkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam forum yang dihadiri oleh para rektor dari 24 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
"Iya saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan memaparkan bahwa satu unit SPPG membutuhkan pasokan pangan skala besar yang mencakup suplai dari delapan hektar sawah, 19 hektar lahan jagung, hingga 4.000 ayam petelur.
"Kalau ingin telurnya dipasok sendiri, maka harus ada sekitar 3.700 sampai 4.000 ayam petelur untuk satu SPPG," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Bagi pihak BGN, besarnya kebutuhan logistik ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu pertanian, peternakan, dan manajemen rantai pasok secara langsung.
"Mahasiswa dapat terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian, peternakan, hingga distribusi pangan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis proyek nyata," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Program ini diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi berkelanjutan di mana universitas menjadi pusat inovasi sekaligus penyerap produk pangan lokal.
"SPPG ini menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
