Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak agar rencana pelibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Senin (4/5/2026) dikaji secara mendalam. Langkah ini diperlukan guna memastikan kebijakan tersebut tidak menyimpang dari orientasi utama kualitas pendidikan sipil.
Pengawasan ketat terhadap kolaborasi ini dianggap krusial agar fungsi LPDP sebagai instrumen riset dan pengembangan keilmuan tetap terjaga. Dilansir dari Nasional, Hadrian menekankan pentingnya menempatkan peran militer secara proporsional dalam ekosistem akademik.
ÔÇ£Secara substansi, rencana pelibatan TNI dalam program LPDP perlu dilihat sangat hati-hati,ÔÇØ ujar Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menilai bahwa aspek kedisiplinan memang penting, namun tidak boleh mendominasi arah kebijakan dana abadi pendidikan tersebut.
ÔÇ£Kalau pelibatan TNI dimaksudkan dalam konteks penguatan kapasitas tertentu, misalnya disiplin, kepemimpinan, atau dukungan pada bidang strategis seperti pertahanan, itu masih bisa dipahami sepanjang proporsinya jelas dan tidak menggeser tujuan utama LPDP,ÔÇØ kata Lalu Hadrian.
Selain masalah proporsionalitas, muncul kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
ÔÇ£Dari perspektif Komisi X DPR RI, penting ditekankan bahwa LPDP bukan mitra kerja langsung Komisi X, sehingga pembahasan teknis kebijakannya tidak berada dalam lingkup utama komisi kami,ÔÇØ kata Lalu Hadrian.
Meskipun secara administratif berada di bawah otoritas yang berbeda, Hadrian menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan wajib mengacu pada prinsip inklusivitas dan profesionalisme.
ÔÇ£Meski begitu, prinsip yang tetap dijaga adalah agar kebijakan pendidikan tetap berorientasi pada profesionalisme, inklusivitas, dan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga,ÔÇØ ujar Lalu Hadrian.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keterlibatan personel militer bertujuan murni untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi para akademisi yang akan belajar di luar negeri.
ÔÇ£LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal dari TNI, bukan untuk perang, tapi untuk melatih memperkuat rasa nasionalisme mereka. Disiplin itu kan latihan kecintaan ke negaranya. Jangan sampai nanti kayak waktu kemarin-kemarin, pergi ke luar habis itu hina-hina negara sendiri,ÔÇØ ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah juga berencana memperketat seleksi bidang studi dengan memprioritaskan sektor sains dan teknologi guna memenuhi target pembangunan nasional.
ÔÇ£Ya enggak apa-apa, itu investasi. Kalau nambah sedikit. Enggak banyak kan pasti. Dibanding biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak saya,ÔÇØ kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Kegiatan pembekalan yang melibatkan personel TNI Angkatan Udara ini dilaporkan berlangsung di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada periode 4 hingga 9 Mei 2026.
