DPR Desak Kemenhub Audit Transparan Operasional Taksi Pasca-Kecelakaan Bekasi

DPR Desak Kemenhub Audit Transparan Operasional Taksi Pasca-Kecelakaan Bekasi
Foto: Ilustrasi DPR Desak Kemenhub Audit Transparan Operasional Taksi Pasca-Kecelakaan Bekasi.

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit dan investigasi transparan terhadap operasional perusahaan taksi pasca-kecelakaan maut di perlintasan sebidang Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Insiden yang melibatkan rangkaian KRL dan KA Argo Bromo Anggrek tersebut mengakibatkan 15 orang meninggal dunia.

Keterbukaan dalam proses evaluasi dinilai krusial guna memberikan jawaban kepada publik mengenai penyebab awal kecelakaan. Dilansir dari Nasional, investigasi ini diharapkan dapat mengungkap alasan kendaraan taksi bisa berada di area terlarang tersebut.

"Audit dan investigasi yang dilakukan harus berlangsung secara transparan dan akuntabel," kata Daniel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/4/2026).

Politisi tersebut menekankan perlunya langkah komprehensif dari Kemenhub yang menyasar tidak hanya pada aspek teknis perkeretaapian, tetapi juga faktor eksternal. Fokus utama diarahkan pada kepatuhan standar operasional perusahaan transportasi darat yang terlibat.

"Salah satu fokus utama adalah operasional taksi hijau dari Green SM Indonesia yang berada di lokasi kejadian," ujar dia.

Penelitian mendalam dianggap sangat perlu untuk memverifikasi ada tidaknya pelanggaran aturan yang memicu tragedi tersebut. Daniel menyoroti bagaimana sterilisasi jalur rel bisa ditembus oleh kendaraan umum.

"Oleh karena itu, diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran standar operasional yang berkontribusi terhadap kejadian ini," sambung Daniel.

Legislator ini juga mempertanyakan efektivitas pengawasan petugas di lapangan serta tingkat ketaatan pengendara terhadap rambu lalu lintas. Keberadaan armada di tengah rel menjadi poin yang paling disoroti.

"Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan, serta tingkat kepatuhan terhadap aturan keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang," tutur Daniel.

Ia berharap hasil evaluasi operasional menyeluruh ini dipaparkan kepada masyarakat secara terbuka. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan keselamatan transportasi di masa mendatang memiliki landasan perbaikan yang kuat.

"Evaluasi ini penting guna memastikan seluruh operator transportasi publik benar-benar memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan," pungkas dia.

Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sedang menginstruksikan pendalaman terhadap pihak perusahaan taksi terkait. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui rencana pembangunan jembatan layang (flyover) di wilayah Bekasi guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Termasuk dalam hal ini Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Daratnya telah menyampaikan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green," kata Teddy dikutip dari Instagram @sekretariat.presiden, Selasa (28/4/2026).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan kronologi singkat kecelakaan bermula dari KRL relasi Bekasi-Cikarang yang menabrak mobil di perlintasan JPL 85. Tabrakan awal tersebut menyebabkan KRL terhenti sebelum akhirnya ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek dari arah yang sama.

ÔÇ£Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85,ÔÇØ ujar Dudy.

Saat ini kementerian masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menentukan penyebab pasti insiden tersebut.

Artikel terkait

Rekomendasi