Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung memberikan apresiasi terhadap pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan karena arah kebijakan fiskal tahunan yang dipaparkan dinilai mencerminkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, pembangunan daerah, serta prinsip ekonomi Pancasila, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Tamsil Linrung yang memimpin DPD bidang Ekonomi dan Pembangunan ini memandang bahwa formulasi konsep ekonomi dari Kepala Negara sangat krusial bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini.
"Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,ÔÇØ ujar Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI.
Menurut Tamsil, regulasi pasar dan dunia usaha memang harus tetap bertumbuh secara sehat, namun kehadiran negara tetap mutlak diperlukan sebagai pelindung rakyat demi menjaga keadilan distribusi hasil pembangunan.
ÔÇ£Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat," ucap Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI.
Selain itu, konsep Indonesia Incorporated yang diusung pemerintah dinilai relevan dalam memperkuat kolaborasi gotong royong antara negara, pihak swasta, koperasi, UMKM, hingga masyarakat luas.
"Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,ÔÇØ ujar Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI.
Pihak DPD RI juga secara khusus mendorong perbankan yang tergabung dalam Himbara untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden dengan memberikan prioritas pembiayaan kepada pelaku usaha kecil.
"Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,ÔÇØ lanjut Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI.
Langkah penyiapan modal serta pendampingan usaha dari negara dipandang selaras dengan upaya mendorong pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda agar mampu menciptakan lapangan kerja baru.
"Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertuntung,ÔÇØ ujar Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI.
Melalui keberpihakan terhadap sektor riil di tingkat bawah tersebut, daerah-daerah di Indonesia diharapkan dapat menjadi subjek utama dalam peta pembangunan nasional jangka panjang.
"Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya,ÔÇØ tutur Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI.
