Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima penghargaan sebagai Provinsi Pendorong Ekonomi Digital dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, pada Jumat (17/4/2026). Capaian ini diraih atas keberhasilan DIY mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai budaya melalui konsep Jogja Smart Province (JSP).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran nyata individu hingga institusi dalam memperkuat literasi digital di daerah, sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Ekosistem digital di DIY saat ini dikembangkan melalui rencana induk yang mencakup enam dimensi strategis berbasis integrasi data untuk pengambilan keputusan pemerintah.
Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 menunjukkan DIY berada di peringkat kelima nasional dengan skor 51,13, melampaui rata-rata nasional sebesar 44,53. Keunggulan ini didukung oleh infrastruktur digital yang mencapai angka 69,73 serta kompetensi masyarakat yang tinggi, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,49 persen pada tahun lalu.
Implementasi kebijakan ekonomi digital diwujudkan melalui platform SiBakul Jogja yang berfungsi sebagai pusat pemasaran digital bagi UMKM. Program ini memberikan berbagai fasilitas mulai dari subsidi ongkos kirim, akses internet bagi pelaku usaha difabel, hingga bantuan lebar pita (bandwidth) untuk wilayah kalurahan di seluruh DIY.
Sektor keuangan digital juga mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan nilai transaksi QRIS mencapai Rp41,09 triliun hingga September 2025, atau melonjak 237,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. DIY tercatat memiliki 987.737 merchant QRIS, di mana mayoritas merupakan pelaku usaha mikro yang kini telah terintegrasi dalam ekosistem pembayaran non-tunai.
Selain penguatan ekonomi, teknologi digital di Yogyakarta diarahkan untuk menangani masalah sosial melalui platform Menunggal Raharja. Sistem ini mengintegrasikan data kemiskinan yang sebelumnya tersebar agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan.
Pemerintah daerah kini mulai mengalihkan fokus dari sekadar pencapaian administratif menuju pengukuran dampak nyata bagi masyarakat. Berdasarkan evaluasi fase kedua Jogja Smart Province (2022-2027), sebanyak 80 persen dari total 168 inisiatif strategis yang ditargetkan telah berhasil direalisasikan hingga memasuki tahun keempat pelaksanaan.
