Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani penderita gangguan perkembangan saraf Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada Minggu (12/4/2026). Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya kesadaran orang tua dalam mendeteksi gejala pada anak-anak mereka ke tenaga profesional.
Penguatan akses medis ini mencakup penyediaan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas yang tersebar di wilayah ibu kota, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Hingga saat ini, sebagian besar RSUD besar telah memiliki klinik khusus tumbuh kembang anak yang didukung tenaga medis terlatih serta fasilitas latihan sensorik.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa peningkatan diagnosa saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor kesadaran orang tua dibandingkan sekadar faktor lingkungan. Meski demikian, pencatatan data pasien ADHD di rumah sakit saat ini masih digabung dalam kelompok gangguan tumbuh kembang umum.
"Dinas kesehatan melihat, bahwa menurunnya kasus tidak hanya disebabkan oleh faktor lingkungan, tetapi didorong oleh kesadaran orangtua yang lebih baik, sehingga lebih banyak membawa anaknya ke profesional untuk didiagnosa," ungkap Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi Jakarta juga memanfaatkan aplikasi JakCare untuk memberikan bantuan awal berupa telekonsultasi kesehatan jiwa. Selain RSUD, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit menjadi rujukan utama dalam penanganan kesehatan jiwa dan mental pasien.
"RSUD Tarakan juga mencantumkan layanan Psikiatri Anak dan Remaja, sementara beberapa RSUD lain punya poli jiwa umum sebagai pintu layanan awal," sambung Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini terdapat 43 puskesmas kecamatan yang sudah dilengkapi dengan tenaga psikolog klinis sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan awal secara mudah. Diagnosa klinis dilakukan melalui serangkaian prosedur seperti wawancara hingga pengamatan langsung, bukan melalui tes laboratorium tunggal.
"43 puskesmas kecamatan memiliki tenaga psikologis klinik. Sehingga di faskes tersebut diagnosa ADHD dapat ditegakan," sambung Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Prosedur pendaftaran bagi pasien di puskesmas mengikuti alur layanan kesehatan pada umumnya. Penanganan lanjutan tetap akan diarahkan kepada dokter spesialis kejiwaan atau psikolog klinis guna memastikan akurasi diagnosa.
"Diagnosa didasarkan pada kriteria klinis seperti wawancara orangtua, guru, kuesioner perilaku, Conners Rating Scale, dan pengamatan langsung," tutur Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Mengenai pembiayaan, seluruh proses pemeriksaan dan medikasi dipastikan ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini mencakup konsultasi rutin dan terapi perilaku yang dibutuhkan oleh pasien.
"(Dapat ditanggung BPJS) selama sesuai dengan indikasi medis dan prosedur yang berlaku," ungkap Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Dinas Kesehatan turut menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan deteksi dini di sekolah-sekolah. Guru mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengidentifikasi perilaku siswa yang kurang fokus untuk kemudian dirujuk ke faskes terdekat.
"Guru dilatih untuk mengidentifikasi perilaku hiperaktif atau kurang fokus, yang kemudian dirujuk ke Puskesmas setempat," ujar Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Sosialisasi juga digencarkan melalui media sosial untuk mencegah terjadinya perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Upaya edukasi ini melibatkan berbagai komunitas melalui lokakarya terapi perilaku dan diskusi terfokus.
"Dinas Kesehatan melalui media sosial berupaya memberikan informasi terkait pemahaman ADHD, dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar anak-anak berkebutuhan khusus tidak dijadikan bahan bullying," jelas Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Kualitas deteksi dini di Indonesia mendapat apresiasi dari Justito Adiprasetio, salah satu orang tua anak dengan ADHD. Ia membandingkan kemudahan akses terapi di dalam negeri yang lebih fleksibel dibandingkan sistem kesehatan di beberapa negara maju pada Senin (30/3/2026).
"Untuk proses deteksi dini dan terapi, sebenarnya Indonesia lebih baik daripada New Zealand atau Inggris dalam beberapa aspek," kata Justito Adiprasetio, Orang tua anak dengan ADHD.
Justito menambahkan bahwa penanganan di luar negeri seringkali terkendala oleh keharusan diagnosa tegak sebelum terapi bisa dimulai. Namun, ia menekankan pentingnya peran orang tua di rumah untuk melengkapi terapi mingguan yang diberikan oleh tenaga profesional.
"Di Indonesia, karena saya aware dan ada biaya, anak saya bisa diterapi bahkan sebelum diagnosisnya tegak," sambung Justito Adiprasetio, Orang tua anak dengan ADHD.
Tantangan utama bagi orang tua di wilayah perkotaan adalah keterbatasan waktu mendampingi anak karena kesibukan bekerja. Padahal, teknik pendampingan mandiri di rumah sangat krusial bagi perkembangan anak.
"Namun, banyak orangtua di Jabodetabek yang keduanya bekerja, sehingga anak hanya bersama pengasuh atau neneknya. Padahal, orangtua harus menjadi "terapis" di rumah melalui teknik seperti bear hug atau grounding," ungkap Justito Adiprasetio, Orang tua anak dengan ADHD.
Senada dengan Justito, Debby Rosaliana Febriani mengonfirmasi bahwa biaya medis untuk putra yang mengidap ADHD sepenuhnya terbantu oleh layanan BPJS Kesehatan. Namun, ia menyoroti masih adanya kendala pada akses pendidikan yang tepat.
"Sebenarnya kalau secara medis, BPJS cukup membantu meng-cover terapi wicara dan sensorik," ungkap Debby Rosaliana Febriani, Orang tua anak dengan ADHD.
Meskipun sekolah negeri telah diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus, Debby menilai kompetensi pengajar dalam menangani ADHD perlu terus ditingkatkan. Hal ini menjadi catatan penting dalam upaya inklusivitas pendidikan di Jakarta.
