Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengeluaran devisa untuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) menyentuh angka Rp 137 triliun per tahun dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa pada Sabtu (2/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, Bahlil merinci bahwa dari total nilai devisa tersebut, sebanyak Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun di antaranya bersumber dari subsidi pemerintah. Tingginya ketergantungan ini terjadi karena produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.
Kebutuhan LPG nasional saat ini telah mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara kapasitas terpasang hanya mampu memproduksi sebagian kecil dari total permintaan masyarakat tersebut.
"Kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta (ton), tapi yang bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta, maksimum. Jadi, kita impor 7 juta ton per tahun," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Ketimpangan antara produksi dan konsumsi ini memaksa Indonesia untuk terus melakukan impor dalam skala besar. Bahlil menjelaskan bahwa minimnya kandungan C3 (propana) dan C4 (butana) pada gas hasil bumi Indonesia menjadi kendala utama produksi LPG mandiri.
"Kenapa kita tidak membuat LPG dalam negeri padahal kita gas melimpa? Gas kita nggak pernah impor lagi loh. Gas itu sudah semuanya industri dalam negeri, bahkan kita ekspor 30% dari total Lifting gas kita. Cuman kenapa LPG kita impor? Karena LPG itu bahan baku C3, C4. Gas kita itu C1, C2. Sementara C3, C4 ini kecil," jelas Bahlil Lahadalia.
Sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan impor, pemerintah mulai mendorong produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai gas turunan dari batu bara dan gas alam. Proyek ini telah dimulai dengan peletakan batu pertama di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan.
"Sekarang kita mulai buat bikin DME, kemarin sudah peletakan batu pertama, kita bikin di Muara Enim (Sumsel)," terang Bahlil Lahadalia.
Selain pengembangan DME, Compressed Natural Gas (CNG) kini diproyeksikan sebagai alternatif pengganti LPG yang mulai diterapkan pada sektor restoran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah berencana mengembangkan kemasan serupa tabung 3 kilogram untuk CNG agar bisa menjangkau masyarakat luas dengan biaya lebih murah.
"Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat dan ini kosnya lebih murah 30-40%. Ini juga tantangannya banyak. Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri," pungkas Bahlil Lahadalia.
