Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama BPI Danantara dan Komisi XI DPR merancang ulang skema subsidi bahan bakar minyak serta listrik pada Kamis (4/12/2025) di Jakarta. Langkah ini diambil guna memastikan bantuan negara lebih tepat sasaran bagi kelompok masyarakat miskin.
Dilansir dari Investortrust, penataan ulang tersebut menargetkan pemangkasan subsidi bagi masyarakat kelas atas di kelompok desil 8 hingga 10. Alokasi dana tersebut nantinya akan dialihkan untuk memperkuat bantuan bagi kelompok desil 1 sampai 4 yang lebih membutuhkan.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa evaluasi ini didasari temuan lapangan mengenai distribusi fasilitas negara yang belum ideal. Berdasarkan analisis kementerian, kelompok masyarakat dengan status ekonomi tinggi masih menikmati fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
ÔÇ£Kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,ÔÇØ kata Purbaya, di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Strategi baru ini akan difokuskan pada perbaikan akurasi penerima manfaat, khususnya untuk komoditas BBM. Pemerintah berkomitmen menyusun peta jalan penyaluran yang lebih ketat dalam periode dua tahun ke depan.
ÔÇ£Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu,ÔÇØ kata dia.
Selain restrukturisasi penerima, pertemuan tertutup tersebut juga membahas mekanisme pembayaran kompensasi kepada BUMN energi. Pemerintah menerapkan pola pembayaran bulanan sebesar 70 persen hingga September, sedangkan sisa 30 persen dilunasi pada bulan Oktober setiap tahunnya.
Skema pembayaran rutin ini diyakini dapat menekan beban biaya pinjaman perusahaan plat merah seperti Pertamina dan PLN. Dengan arus kas yang lebih stabil, BUMN diharapkan tidak lagi bergantung pada pinjaman bank untuk menutupi selisih harga operasional.
ÔÇ£Mereka nggak perlu pinjam ke bank lagi, jadi mengurangi cost cukup banyak berapa triliun rupiah gitu,ÔÇØ kata dia.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa parlemen mendukung penuh perbaikan tata kelola subsidi ini. Ia menitikberatkan pada pentingnya kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi masyarakat melalui pengorbanan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.
ÔÇ£Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, bahwa negara berkorban uang ratusan triliun dalam rangka untuk memberikan subsidi,ÔÇØ kata Misbakhun.
Misbakhun juga memberikan klarifikasi mengenai latar belakang pembahasan kebijakan yang melibatkan jajaran direksi BUMN tersebut. Ia menyatakan bahwa pertemuan ini bukan respons atas masalah defisit anggaran, melainkan murni upaya peningkatan efisiensi untuk tahun mendatang.
ÔÇ£Kita tidak membicarakan tentang pembengkakan karena yang kita bicarakan adalah alokasi subsidi dan kompensasi 2025,ÔÇØ ucap dia.
Proses perumusan desain subsidi baru ini akan terus dimatangkan dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, BPI Danantara, serta sejumlah BUMN terkait seperti PLN, Pertamina, KAI, dan Pupuk Indonesia.
