Aksi unjuk rasa warga di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, berakhir bentrok dengan aparat kepolisian pada Selasa (21/4/2026). Massa memprotes kebijakan pemerintah provinsi terkait pengadaan aset yang dinilai mewah di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
Kericuhan terjadi antara pengunjuk rasa dan petugas yang berjaga setelah aksi berlangsung sejak siang hingga malam hari. Dilansir dari Kompas, kemarahan publik dipicu oleh anggaran pengadaan mobil dinas gubernur yang mencapai Rp8,5 miliar dan biaya renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar.
Gelombang protes ini muncul bersamaan dengan beban ekonomi warga yang semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Lonjakan harga minyak goreng hingga elpiji 12 kg sebagai dampak konflik di Timur Tengah membuat warga mengkritik gaya hidup pejabat yang dinilai tidak berempati.
Pihak kepolisian mengerahkan sejumlah unit water cannon guna membubarkan massa yang masih bertahan setelah batas waktu unjuk rasa berakhir. Dalam pengamanan tersebut, petugas menangkap beberapa orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi yang sempat memanas di depan kantor pemerintahan tersebut.
Meskipun terjadi bentrokan dan penangkapan, situasi secara umum disebut masih dapat dikendalikan hingga massa membubarkan diri. Petugas kebersihan segera melakukan pembersihan di lokasi unjuk rasa segera setelah area tersebut dikosongkan oleh para demonstran.
