Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 mencatatkan angka 5,61 persen secara tahunan, namun pencapaian tertinggi dalam 14 kuartal terakhir ini diikuti oleh defisit keseimbangan primer APBN yang mencapai Rp95,8 triliun hingga akhir Maret 2026.
Realisasi defisit tersebut telah melampaui pagu keseimbangan primer APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp89,7 triliun untuk sepanjang tahun, sebagaimana dilansir dari Ekonomi pada Rabu (6/5/2026).
Kondisi defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mencukupi untuk membiayai belanja pokok pemerintah, bahkan sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang yang ada.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah sengaja melakukan percepatan belanja pada awal tahun agar dampak ekonomi tidak menumpuk di akhir periode.
ÔÇ£Ini kan dipercepat belanjanya ke depan, otomatis kan defisitnya [keseimbangan primer] meningkat. Tapi nanti kan dengan jalannya waktu, income [pendapat] juga naik,ÔÇØ kata Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Berdasarkan data kementerian, belanja negara hingga akhir Maret 2026 telah menyentuh angka Rp815,0 triliun atau mengalami kenaikan signifikan sebesar 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Purbaya menekankan pemerintah akan tetap menjaga efektivitas belanja negara demi mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
ÔÇ£Kita akan kendalikan setiap rupiah kita belanjakan memberikan dampak yang maksimal ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,ÔÇØ tutup Purbaya.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memberikan pandangan berbeda dengan menilai bahwa lonjakan defisit di awal tahun ini menandakan tekanan fiskal muncul lebih cepat dari perkiraan awal.
ÔÇ£Jika belanja yang cepat ini tidak diikuti perbaikan penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP, maka defisit APBN berisiko melebar lebih cepat dari target. Ini adalah lampu kuning bahwa APBN perlu segera kembali ke jalur yang lebih terkendali,ÔÇØ tegas Josua kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).
Josua memproyeksikan defisit APBN 2026 berpotensi melebar ke rentang 2,75 persen hingga 2,95 persen dari PDB, yang berujung pada peningkatan kebutuhan penerbitan surat utang negara.
ÔÇ£Belanja harus dipilah lebih ketat. Belanja operasional yang tidak mendesak, program yang belum siap jalan, dan subsidi yang tidak tepat sasaran perlu dengan tetap menjaga tata kelola keuangan negara yang baik,ÔÇØ pungkasnya.
Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperingatkan risiko berkurangnya ruang pembiayaan bagi sektor swasta akibat pemerintah yang terlalu aktif menerbitkan obligasi.
ÔÇ£Kalau terus berlanjut, sektor swasta juga bisa ikut terdorong keluar karena ruang pembiayaan makin sempit,ÔÇØ ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).
Yusuf juga menyoroti potensi penurunan persepsi investor jika arah kebijakan fiskal dianggap terlalu longgar tanpa diimbangi oleh akselerasi di sisi penerimaan negara.
ÔÇ£Persepsi investor juga bisa ikut terpengaruh kalau arah fiskalnya terlihat terlalu longgar tanpa penyeimbang di sisi penerimaan,ÔÇØ katanya.
Data komponen PDB menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh dominan sebesar 21,81 persen, jauh melampaui konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen dan investasi di angka 5,96 persen pada periode yang sama.
"Berdasarkan komponen pembentukan PDB menurut pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh jauh lebih tinggi (21,81%) dibandingkan konsumsi rumah tangga (5,52%), investasi (5,96%), ekspor (0,9%), konsumsi lembaga non-profit (6,28%), dan impor (7,18%) pada kuartal I/2026."
