Data BPS Ungkap Kesenjangan Jumlah Penduduk Miskin di Ibu Kota Provinsi

Kesenjangan jumlah penduduk miskin di berbagai ibu kota provinsi Indonesia menunjukkan jarak yang cukup lebar berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

Dilansir dari Ekonomi, Kota Medan menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk miskin mencapai 171,60 ribu jiwa, sementara Pangkalpinang berada di posisi terendah dengan 9,99 ribu jiwa.

Ketimpangan pembangunan di pusat pemerintahan daerah ini disinyalir menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan yang sulit ditekan di beberapa wilayah.

Ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru masih menghadapi tantangan besar dalam menyerap tenaga kerja secara merata bagi warganya.

Dikutip dari BPS pada Selasa, 12 Mei 2026, fenomena urbanisasi yang masif tanpa dukungan sektor formal yang kuat memicu lonjakan angka kemiskinan di kota besar.

Kota-kota utama seperti Medan, Palembang, dan Surabaya mencatatkan jumlah warga miskin yang signifikan, masing-masing sebesar 171,60 ribu, 162,31 ribu, dan 105,09 ribu jiwa.

Besarnya arus pendatang yang mencari pekerjaan di kota-kota tersebut seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal yang ada.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki angkatan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri di wilayah perkotaan saat ini.

Bandung dengan 99,12 ribu jiwa dan Semarang dengan 74,36 ribu jiwa penduduk miskin juga mengalami masalah kemiskinan struktural akibat terbatasnya akses layanan dasar.

Perbandingan Antar Wilayah di Indonesia

Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari separuh dari 36 ibu kota provinsi di tanah air masih memiliki jumlah penduduk miskin di atas angka 20 ribu jiwa.

Sebaliknya, kawasan Kalimantan dan Kepulauan Bangka Belitung cenderung memiliki angka yang terkendali, seperti Banjarbaru dengan 10,27 ribu jiwa dan Palangkaraya 11,16 ribu jiwa.

Skala kota yang lebih kecil dengan tekanan migrasi penduduk yang rendah dinilai membantu pemerintah setempat dalam mengelola tingkat kemiskinan dengan lebih efektif.

Data untuk DKI Jakarta mencakup keseluruhan wilayah provinsi dengan angka mencapai 464,87 ribu jiwa, yang merupakan akumulasi dari seluruh wilayah administratifnya.

Sementara itu, informasi statistik untuk Tanjung Selor di Kalimantan Utara dan Sofifi di Maluku Utara tidak tersedia secara terpisah dalam basis data BPS tersebut.