Pemerintah Indonesia menegaskan posisi ekonomi nasional tetap stabil di tengah ancaman krisis energi akibat konflik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat pada Jumat (17/4/2026). Cadangan APBN sebesar Rp140 triliun disiapkan sebagai bantalan fiskal untuk menghadapi dampak ketidakpastian geopolitik global.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan sejumlah negara tetangga yang mulai menerapkan status waspada. Malaysia secara resmi telah menyiapkan rencana darurat untuk mengatasi potensi kelangkaan energi yang diprediksi akan terjadi mulai Juni hingga Juli 2026 mendatang.
Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menyatakan bahwa periode tersebut merupakan fase paling kritis bagi ketahanan pasokan bahan bakar di negaranya. Pemerintah Malaysia terus berupaya memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat di tengah tekanan pasar internasional.
"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis dalam memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujar Akmal dikutip dari Bloomberg, Senin (13/4/2026).
Dampak perang tersebut juga memicu International Monetary Fund (IMF) untuk merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Dilansir dari Detik Finance, lonjakan harga energi menjadi faktor utama yang melemahkan daya beli masyarakat secara global sehingga IMF menyiapkan dana bantuan bagi negara terdampak.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebutkan bahwa gangguan rantai pasokan akibat perang meningkatkan kebutuhan dukungan finansial internasional. Saat ini terdapat 12 negara yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.
"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," ujar Georgieva dikutip dari Reuters, Jumat (17/4/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang membutuhkan bantuan utang dari IMF tersebut. Purbaya menekankan bahwa anggaran domestik saat ini masih memiliki ruang yang cukup luas untuk meredam gejolak ekonomi.
"Saya tanya ke mereka apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu, tetapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya,," kata Purbaya dalam pernyataan resmi, dikutip Jumat (17/4/2026).
Ketangguhan ekonomi domestik juga mendapat konfirmasi dari otoritas moneter yang memantau pergerakan pasar. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menilai daya tahan ekonomi nasional justru menjadi daya tarik bagi investor asing di kawasan Asia Tenggara.
"Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara," ujar Perry dikutip dari keterangan tertulis BI, Kamis (16/4/2026).
