Ribuan massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/4/2026). Aksi pra-May Day tersebut menyoroti ketidakpastian kerja akibat sistem magang dan outsourcing yang memicu praktik upah murah.
Dilansir dari Megapolitan, sistem kerja saat ini dinilai tidak memberikan jaminan masa depan bagi pekerja muda di Indonesia. Presiden FSPMI Suparno menyebut penggunaan tenaga magang dan outsourcing hanya menjadi alat bagi perusahaan untuk memangkas biaya operasional tenaga kerja.
"Tentang hapus outsourcing, tolak upah murah. Jelas, isu itu akan kami gaungkan terus. Nasib anak bangsa sekarang ini sudah tidak ada kejelasan dengan adanya outsourcing dan magang," ujar Suparno, Presiden FSPMI.
Keprihatinan Suparno merujuk pada tren korporasi yang lebih memilih merekrut tenaga magang daripada pegawai tetap. Ia menilai pola rekrutmen tersebut sering kali berujung pada eksploitasi karena pembayaran upah yang jauh di bawah standar minimum kelayakan.
"Di mana-mana perusahaan magang, di mana-mana perusahaan outsourcing tidak punya tentang bagaimana mereka mempunyai penghidupan yang layak. Jelas, magang dibayar upahnya hanya 75 persen, 60 persen, bahkan banyak yang cuma diberikan uang transport," ungkap Suparno, Presiden FSPMI.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya tetap memprioritaskan kesejahteraan pekerja meskipun menawarkan program pengalaman kerja. Masalah lain yang disoroti adalah kontrak jangka pendek pekerja outsourcing yang bisa diputus sewaktu-waktu tanpa kejelasan status.
"Teman-teman outsourcing itu gini, hari ini dia outsourcing, dua bulan habis, besok masuk lagi outsourcing dua bulan habis. Ini adalah tentang nasib anak bangsa ke depan, harus dapat kepastian," ujarnya Suparno, Presiden FSPMI.
Organisasi buruh ini mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat segera merevisi regulasi ketenagakerjaan demi melindungi generasi muda. Suparno menekankan bahwa nasib angkatan kerja baru sangat bergantung pada keberanian pemerintah menghapus sistem yang merugikan tersebut.
"Generasi-generasi muda kita dipertaruhkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka hapus outsourcing akan menjadi konsen terus," kata Suparno, Presiden FSPMI.
Aksi ini juga mendapat dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan langkah awal untuk mengingatkan para wakil rakyat agar tetap berpihak pada kelas pekerja.
"Hari ini, ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan turun ke jalan, memadati area depan pintu utama Gedung DPR RI. Ini adalah aksi Pra-Mayday untuk mengingatkan pemerintah dan para wakil rakyat bahwa perjuangan kelas pekerja belum selesai dan kami tidak akan pernah diam," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.
Massa diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 orang yang datang secara bertahap sepanjang hari Kamis tersebut. Pihak penyelenggara memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dikoordinasikan dengan aparat kepolisian demi menjaga ketertiban umum.
"Aksi hari ini akan berlangsung damai, tertib, dan sepenuhnya berada di dalam koridor hukum. Kami sudah memberikan surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya," kata Said Iqbal, Presiden KSPI.
Terdapat delapan poin tuntutan yang dibawa buruh, termasuk pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang pro-buruh dan penghentian ancaman PHK. Massa juga menuntut ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 untuk mencegah kekerasan terhadap pekerja perempuan di lingkungan kerja.
