Berbagai kalangan pekerja memberikan respons beragam terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu hingga 40 tahun bagi buruh. Dilansir dari Kompas, para buruh menuntut realisasi janji tersebut melalui penyediaan cicilan ringan dan penghapusan uang muka pada Jumat (1/5/2026).
Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI), Tarman, memberikan penegasan agar pemerintah sungguh-sungguh mewujudkan program hunian tersebut. Ia mengingatkan adanya agenda pemerintah terdahulu yang hingga kini dinilai belum tuntas sepenuhnya di lapangan.
"Ya mudah-mudahan benar. Cuma kan selama ini yang digaungkan Bapak Presiden tahun-tahun kemarin mau hapus outsourcing selama ini kan belum terrealisasi," ujar Tarman, Sekretaris Jenderal GSPMI.
Harapan besar disematkan pada skema pembiayaan yang tidak memberatkan dompet pekerja, khususnya terkait biaya awal dan besaran setoran tiap bulan. Tarman menyebut bahwa kepastian nominal cicilan yang tetap menjadi faktor krusial bagi keberhasilan program ini.
"Harapan kami buat buruh ada DP 0 persen. Ya cicilannya juga flat," kata Tarman, Sekretaris Jenderal GSPMI.
Kenaikan harga rumah subsidi yang kini telah melampaui angka satu juta rupiah per bulan dipandang masih terlalu tinggi bagi kelas pekerja. Hal ini memicu permintaan agar pemerintah melakukan intervensi harga sehingga angsuran bulanan bisa ditekan lebih rendah.
"Rumah subsidi kan sudah di atas Rp 1 juta sekarang per bulan. Kalau bisa ya di bawah Rp 1 juta," ujarnya Tarman, Sekretaris Jenderal GSPMI.
Faktor lokasi juga menjadi perhatian serius karena penempatan hunian yang jauh dari pusat industri dapat menambah beban operasional buruh. Ketersediaan rumah di lokasi strategis dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi keluarga pekerja.
"Kalau ada kan kita pengennya yang dekat dari rumah buat investasi, ya minimal buat anak ke depannya," kata Tarman, Sekretaris Jenderal GSPMI.
Koordinator Lapangan Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPPLLI), Totong Rohimat, menyatakan dukungan apabila kebijakan tersebut benar-benar mampu menghadirkan biaya yang masuk akal. Menurutnya, arah kebijakan yang memihak rakyat kecil patut mendapatkan apresiasi.
"Kalau misalkan cicilannya bisa terjangkau, ya apresiasi. Sangat apresiasi sekali kalau misalkan Bapak Prabowo mengarah ke situ," ujar Totong, Koordinator Lapangan SPPLLI.
Kekhawatiran muncul terkait daya beli buruh mengingat standar upah saat ini dianggap belum mencukupi untuk menanggung beban cicilan jangka panjang. Totong menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban membayar rumah dengan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.
"Harapan saya ke depannya bahwa untuk setorannya itu tidak mengganggu keuangan lainnya. Karena upah kita belum layak," kata Totong, Koordinator Lapangan SPPLLI.
Kondisi ekonomi memaksa sebagian pekerja melakukan penghematan ekstrem pada pos pengeluaran rutin demi mempertahankan aset properti. Hal ini menjadi realita pahit di tengah upaya buruh memiliki hunian pribadi.
"Jadi mau enggak mau cicilan rumah juga mengorbankan yang lainnya," ujarnya Totong, Koordinator Lapangan SPPLLI.
Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Alfiana, melihat wacana ini sebagai solusi atas hambatan utama buruh dalam mengakses perbankan. Menurutnya, kendala uang muka yang tinggi selama ini menjadi tembok penghalang bagi kelas pekerja untuk memiliki aset.
"Banyak daripada kaum buruh itu tidak bisa memiliki rumah karena memang DP yang mahal, angsuran yang mahal," ujar Alfiana, Ketua Umum GSBI.
Sentimen positif mengalir dari kelompok pekerja, namun diiringi dengan desakan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi komoditas politik. Implementasi nyata di lapangan menjadi hal yang paling dinantikan oleh para anggota serikat.
"Ya mudah-mudahan ini ke depannya bisa terrealisasi dengan baik, jadi bukan cuman sekadar janji," kata Alfiana, Ketua Umum GSBI.
Penyederhanaan birokrasi dan persyaratan administratif juga diminta agar buruh tidak menemui kendala saat mengajukan kepemilikan. Alfiana berharap pemerintah mempermudah akses bagi pekerja berpenghasilan rendah.
"Buruh juga berharap untuk persyaratan atau untuk kepemilikan rumah juga jangan dipersulit," ujarnya Alfiana, Ketua Umum GSBI.
Besaran subsidi negara diharapkan mampu menyentuh level maksimal agar nilai angsuran tidak lagi membebani pendapatan bulanan secara signifikan. Langkah ini dinilai akan memperluas cakupan penerima manfaat dari kebijakan Presiden tersebut.
"Harapannya benar-benar diberikan untuk subsidi atau angsuran per bulannya itu sekecil mungkin," kata Alfiana, Ketua Umum GSBI.
