Kalangan pekerja merespons beragam rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 40 tahun bagi buruh. Dilansir dari Kompas, para buruh berharap program tersebut segera terealisasi dengan syarat uang muka nol persen dan cicilan ringan pada Jumat (1/5/2026).
Sekretaris Jenderal GSPMI, Tarman, menyatakan dukungannya agar pemerintah benar-benar mewujudkan janji tersebut demi kesejahteraan pekerja di sektor manufaktur. Namun, ia juga memberikan catatan kritis mengenai konsistensi pemenuhan janji-janji pemerintah yang telah disampaikan sebelumnya.
ÔÇ£Ya mudah-mudahan benar. Cuma kan selama ini yang digaungkan Bapak Presiden tahun-tahun kemarin mau hapus outsourcing selama ini kan belum terrealisasi,ÔÇØ ujar Tarman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI).
Tarman menekankan pentingnya skema pembiayaan yang tidak memberatkan, terutama terkait besaran uang muka dan kestabilan bunga angsuran setiap bulannya. Menurutnya, biaya rumah subsidi saat ini sudah menyentuh angka di atas Rp1 juta per bulan, yang dinilai masih terlalu tinggi bagi buruh.
ÔÇ£Harapan kami buat buruh ada DP 0 persen. Ya cicilannya juga flat,ÔÇØ kata Tarman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI).
Penurunan nominal cicilan menjadi salah satu poin utama yang diperjuangkan oleh serikat pekerja agar akses hunian menjadi lebih terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah.
ÔÇ£Rumah subsidi kan sudah di atas Rp 1 juta sekarang per bulan. Kalau bisa ya di bawah Rp 1 juta,ÔÇØ ujarnya Tarman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI).
Selain faktor biaya, lokasi perumahan juga menjadi perhatian karena jarak tempuh yang jauh dari kawasan industri dapat menambah beban operasional harian pekerja.
ÔÇ£Kalau ada kan kita pengennya yang dekat dari rumah buat investasi, ya minimal buat anak ke depannya,ÔÇØ kata Tarman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independent Indonesia (GSPMI).
Koordinator Lapangan SPPLLI, Totong Rohimat, menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi jika pemerintah mampu menghadirkan solusi rumah dengan biaya yang selaras dengan kondisi keuangan buruh. Kendala utama saat ini adalah ketidakseimbangan antara biaya hidup dengan standar upah yang diterima para pekerja.
ÔÇ£Kalau misalkan cicilannya bisa terjangkau, ya apresiasi. Sangat apresiasi sekali kalau misalkan Bapak Prabowo mengarah ke situ,ÔÇØ ujar Totong Rohimat, Koordinator Lapangan (Korlap) Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPPLLI).
Totong mengkhawatirkan jika cicilan tetap tinggi, kebutuhan dasar lainnya akan terabaikan karena pendapatan buruh yang menurutnya masih jauh dari kategori layak.
ÔÇ£Harapan saya ke depannya bahwa untuk setorannya itu tidak mengganggu keuangan lainnya. Karena upah kita belum layak,ÔÇØ kata Totong Rohimat, Koordinator Lapangan (Korlap) Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPPLLI).
Realitas di lapangan menunjukkan banyak pekerja yang terpaksa memangkas anggaran kebutuhan pokok demi mempertahankan aset tempat tinggal mereka.
ÔÇ£Jadi mau enggak mau cicilan rumah juga mengorbankan yang lainnya,ÔÇØ ujarnya Totong Rohimat, Koordinator Lapangan (Korlap) Serikat Pekerja Linfox Logistics Indonesia (SPPLLI).
Ketua Umum GSBI, Alfiana, menyebutkan bahwa hambatan terbesar buruh untuk memiliki hunian selama ini adalah akumulasi dari uang muka yang besar serta bunga angsuran yang mahal. Program rumah subsidi yang didukung penuh pemerintah dianggap menjadi harapan baru bagi mereka yang belum memiliki rumah.
ÔÇ£Banyak daripada kaum buruh itu tidak bisa memiliki rumah karena memang DP yang mahal, angsuran yang mahal,ÔÇØ ujar Alfiana, Ketua Umum (Ketum) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Pihaknya meminta agar wacana ini tidak hanya menjadi retorika politik, melainkan sebuah aksi nyata yang memiliki dampak langsung pada kepemilikan aset bagi kelas pekerja.
ÔÇ£Ya mudah-mudahan ini ke depannya bisa terrealisasi dengan baik, jadi bukan cuman sekadar janji,ÔÇØ kata Alfiana, Ketua Umum (Ketum) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Persyaratan administrasi yang rumit seringkali menjadi ganjalan bagi buruh untuk mengakses fasilitas kredit perbankan, sehingga pemerintah diminta menyederhanakan proses tersebut.
ÔÇ£Buruh juga berharap untuk persyaratan atau untuk kepemilikan rumah juga jangan dipersulit,ÔÇØ ujarnya Alfiana, Ketua Umum (Ketum) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Sebagai penutup, ia menegaskan kembali bahwa target utama program ini harus menyasar efisiensi biaya angsuran terkecil guna menjamin keberlanjutan ekonomi rumah tangga buruh.
ÔÇ£Harapannya benar-benar diberikan untuk subsidi atau angsuran per bulannya itu sekecil mungkin,ÔÇØ kata Alfiana, Ketua Umum (Ketum) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
