Perum Bulog menargetkan penguasaan hingga 70 persen stok beras nasional guna memperkuat tata kelola pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan secara masif di berbagai wilayah Indonesia pada Senin (11/5/2026).
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa penguatan peran lembaga tersebut merupakan langkah strategis untuk masa depan. Target ini meningkat signifikan dari kondisi saat ini di mana stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) belum menyentuh angka 20 persen dari total stok nasional.
"Kita Bulog nanti akan dibesarkan, jadi targetnya bukan hanya 50 persen kalau perlu 70 persen kita ke depannya," kata Rizal, dilansir dari Money.
Peningkatan kapasitas penyimpanan menjadi fokus utama seiring instruksi Presiden untuk membangun gudang baru. Saat ini, fasilitas yang tersedia hanya mampu menampung 3 juta ton, sedangkan stok CBP telah menembus angka 5,2 juta ton dan diperkirakan mencapai 6 juta ton pada akhir Mei.
"Kita diperintahkan Bapak Presiden untuk bangun gudang terus," ujar Rizal.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya memberikan rincian terkait kalkulasi stok beras tersebut pada Kamis (23/4/2026). Ia menyebutkan bahwa ketersediaan 5 juta ton beras saat ini merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah lembaga pangan tersebut.
"Kalau produksi kita 34 juta ton, 5 juta ton adalah 15 persen," ujar Amran.
Kondisi pasar saat ini dinilai masih sangat bergantung pada sektor privat. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa dominasi swasta mencapai lebih dari 80 persen, sehingga intervensi pemerintah terhadap harga belum optimal.
"Volume perdagangan beras nasional masih didominasi jaringan swasta sekitar 80 persen lebih dan distribusi intervensi pemerintah belum cukup kuat serta cepat untuk memengaruhi harga pasar secara luas," kata Eliza.
Eliza juga menyoroti fenomena kenaikan harga beras yang dipicu oleh penyesuaian harga pembelian gabah kering panen (GKP). Kenaikan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, namun berdampak pada pembentukan harga dasar baru di penggilingan.
"Ada keseimbangan harga baru. Jadi nggak bisa turun ke semula meski CBP banyak," tutur Eliza.
Ia menambahkan bahwa ketersediaan stok yang melimpah di gudang negara saat ini lebih berperan sebagai instrumen pengendali stabilitas. Hal tersebut bertujuan mencegah lonjakan harga yang terlalu drastis di tingkat konsumen.
"Bukan untuk mengembalikan harga ke level lama terus jadi alternatif bagi masyarakat agar bisa membeli harga beras dengan harga terjangkau," kata Eliza.
