Perum Bulog menyatakan bahwa distribusi minyak goreng rakyat atau MinyaKita di pasaran saat ini didominasi oleh pihak swasta sebesar 75 persen. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita di Jakarta pada Senin (11/5/2026) guna merespons laporan mengenai kelangkaan stok di sejumlah wilayah Indonesia.
Pengaturan mengenai penyaluran komoditas tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan mendapatkan porsi distribusi minimal 35 persen, sementara sisanya disalurkan oleh produsen swasta.
Febby Novita menjelaskan bahwa dari total jatah BUMN pangan, Bulog hanya memegang peran sekitar 70 persen. Hal ini berarti porsi penyaluran langsung dari Bulog secara keseluruhan hanya berkisar pada angka 21 persen dari total domestic market obligation (DMO).
ÔÇ£35 persen ke BUMN pangan ya, bukan Bulog saja ya, BUMN pangan, pasti bulog itu paling sekitar 70 persen dari 31 persen berarti 21 persen,ÔÇØ kata Febby, Direktur Pemasaran Bulog.
Sisanya, menurut Febby, disalurkan melalui mekanisme distributor swasta tingkat satu dan dua. Ia mendorong adanya koordinasi lebih lanjut antara BUMN pangan dan pihak swasta untuk mengatasi hambatan pasokan yang terjadi di lapangan.
ÔÇ£Karena kan kalau dari 100 persen DMO berarti bulog itu cuman menyalurkan, ya nggak nyampe 35 persen, karena kan 35 persen itu bagi dua sama BUMN pangan yang lain,ÔÇØ ujar Febby, Direktur Pemasaran Bulog.
Dilansir dari Money, Bulog tercatat sudah mendistribusikan 110 juta liter MinyaKita sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Fokus penyaluran diarahkan ke pasar-pasar yang telah terdaftar dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk menjaga keterjangkauan harga.
ÔÇ£Tapi kan itu bukan hanya bulog aja, sebenarnya kan 65 persen-nya masih di wilayah produsen ya,ÔÇØ tutur Febby, Direktur Pemasaran Bulog.
Persoalan stok ini menjadi perhatian setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada Senin (8/5/2026). Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengungkapkan hasil temuan lapangan yang menunjukkan kekosongan stok di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen.
Data Ombudsman menunjukkan adanya lonjakan harga di Pasar Raya Johar Baru mencapai Rp 19.000 per liter. Angka tersebut melampaui ketentuan harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yang dipatok sebesar Rp 15.700 per liter.
ÔÇ£Pemerintah perlu memastikan distribusi bahan pokok berjalan optimal serta melakukan pengendalian harga secara efektif agar tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat,ÔÇØ kata Abdul Ghoffar, Anggota Ombudsman RI.
