PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat perannya dalam ekosistem perumahan nasional melalui akselerasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dari sisi pasokan maupun permintaan. Seperti diberitakan oleh Suara, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage BTN untuk menghadirkan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hingga 18 Mei 2026, realisasi pencairan KPP nasional tercatat mencapai sekitar Rp2,97 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar.
Dari sisi target tahunan, realisasi KPP Supply telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota 2026 sebesar Rp6 triliun. Sementara itu, realisasi KPP Demand menyentuh 25 persen dari kuota 2026 yang ditetapkan sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
"Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha. Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas," ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5/2026).
BTN aktif menggelar akad massal KPP di berbagai daerah sebagai bagian dari akselerasi penyaluran. Proses closing bagi 245 debitur KPP difasilitasi di Surabaya pada 3 Mei 2026 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar.
Sisi supply di Surabaya terdiri atas 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar. Dari sisi demand, sebanyak 163 debitur mencatatkan nilai pembiayaan mencapai Rp53 miliar.
Akad massal KPP kembali digelar di Lampung pada 7 Mei 2026 dengan realisasi pembiayaan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, serta KPP Demand sebesar Rp4,6 miliar. Kegiatan ini menjadi upaya mempercepat penyerapan pembiayaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara pengembang dan konsumen di daerah.
Capaian Penyaluran Wilayah Nasional
KPP Supply BTN mencatatkan pencairan sebesar Rp1,98 triliun pada sisi pasokan secara nasional dengan dukungan 178 debitur skala UMKM maupun wilayah. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul oleh wilayah Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Sisi permintaan masyarakat melalui KPP Demand BTN berhasil menjangkau 781 debitur secara nasional dengan nilai pencairan mencapai Rp987 miliar. Wilayah Jabanus menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah terjangkau.
Nixon L.P. Napitupulu menambahkan bahwa integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi salah satu strategi penting BTN untuk memperkuat penyerapan pembiayaan perumahan di lapangan.
"Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," ujar Nixon.
Ekosistem pembiayaan perumahan terus diperkuat BTN melalui berbagai inisiatif digital dan pengembangan ekosistem, di antaranya melalui platform Bale Properti serta penguatan kapabilitas mitra pengembang lewat program BTN Housingpreneur. Melalui langkah tersebut, BTN optimistis dapat menjaga pertumbuhan penyaluran KPP hingga akhir tahun sekaligus mendukung target pembiayaan perumahan nasional dan memperluas inklusi finansial bagi masyarakat Indonesia.
