PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) berupaya memperkenalkan nama perusahaannya dengan menempatkannya di beberapa stasiun transportasi umum Jakarta. Langkah ini diambil guna menjangkau masyarakat luas yang memanfaatkan moda transportasi massal tersebut.
Dikutip dari Keuangan, aksi korporasi terkini dilakukan melalui kerja sama penamaan alias naming right di stasiun LRT Dukuh Atas. Melalui strategi tersebut, nama fasilitas transportasi publik ini secara resmi berubah menjadi Stasiun Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa pemilihan lokasi penamaan stasiun transportasi umum ini bertujuan untuk memperluas basis konsumen perusahaan ke depan. Lokasi tersebut dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi kota.
"Ini titik publik yang strategis, menghubungkan berbagai moda. Harapannya inilah menjadi pintu kita untuk meningkatkan awareness dan juga dikonversi sebagai akuisisi nasabah baru," kata Anggoro dalam peresmian LRT Dukuh Atas BSI, Jumat (22/5/2026).
Anggoro menyatakan bahwa pada tahun ini perusahaan bakal memacu pertumbuhan jumlah pemilik rekening, khususnya pada produk investasi berupa layanan tabungan emas. Sebelum proyek ini, korporasi juga telah mengamankan hak penamaan di Stasiun MRT Lebak Bulus.
Melalui perluasan branding di titik-titik transportasi masal tersebut, manajemen menetapkan target pertumbuhan konsumen yang signifikan. Jumlah pengguna layanan investasi emas diproyeksikan mampu menembus angka di atas 2 juta pemegang rekening pada akhir tahun 2026.
"Tahun ini kita menargetkan menjadi 2 juta penabung emas, salah satunya adalah dengan titik strategis seperti ini," kata Anggoro
Mengenai alokasi dana untuk hak penamaan ini, pimpinan perusahaan menyebutkan bahwa status sebagai bagian dari bank milik negara mempermudah proses integrasi dengan Kereta Api Indonesia (KAI). Kondisi tersebut membuat anggaran yang diperlukan tetap dapat dikoordinasikan dengan baik.
Anggoro juga menambahkan bahwa untuk periode saat ini, institusi perbankan syariah tersebut belum memiliki agenda lanjutan untuk menambah hak penamaan di fasilitas transportasi publik lainnya.
