Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 21,81 persen pada triwulan I-2026 di Jakarta pada Selasa (26/5/2026). Lonjakan tersebut dipicu oleh langkah percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun serta penyaluran beragam stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat.
Lonjakan ini sekaligus memperbaiki performa triwulan I-2025 yang sempat terkontraksi sebesar 1,22 persen, seperti dilansir dari Investor Daily. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa tingginya pertumbuhan pada awal tahun ini juga dipengaruhi oleh efek basis yang rendah dari tahun sebelumnya.
Secara nominal, realisasi pengeluaran negara sepanjang triwulan pertama tahun ini menyentuh angka Rp815 triliun atau melonjak 31,4 persen secara tahunan. Akselerasi penyerapan anggaran didorong oleh komitmen pemerintah untuk menghadirkan stimulus ekonomi lebih awal, terutama menjelang momentum Idulfitri.
"Realisasi belanja anggaran pemerintah di era Presiden Prabowo ini mendorong stimulus pemerintah sehingga di triwulan I-2026 pengeluaran pemerintahnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya," ujar Amalia, Kepala BPS.
Pemerintah menerapkan dua stimulus utama, yakni pemberian insentif mobilitas masyarakat serta percepatan anggaran demi menciptakan efek pengganda ekonomi. Kenaikan konsumsi pemerintah juga ditopang oleh pertumbuhan belanja pegawai karena adanya pembayaran gaji ke-14 atau tunjangan hari raya, perekrutan aparatur sipil negara baru, dan belanja barang jasa.
"Kami lihat ada realisasi belanja barang dan jasa yang lebih cepat. Dalam konsumsi pemerintah ini, ini adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa," tutur Amalia, Kepala BPS.
Secara lebih teperinci, belanja pemerintah pusat menyerap dana sebesar Rp610,3 triliun atau setara 19,4 persen dari pagu APBN, naik 47,7 persen secara tahunan. Di sisi lain, pos transfer ke daerah terealisasi Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari pagu, meski terkontraksi 1,1 persen dibandingkan tahun lalu.
Adapun realisasi belanja barang hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp111,1 triliun dengan lonjakan hingga 114,6 persen yang utamanya disokong program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp54,4 triliun. Alokasi lainnya meliputi dana bantuan operasional sekolah Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp4,2 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp2 triliun, serta stabilisasi pangan Rp900 miliar.
Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah menyediakan anggaran diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar. Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan turut disiapkan untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai Rp11,92 triliun.
