Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia saat ini telah menembus angka sekitar 59 juta unit usaha. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menjadi instrumen krusial dalam memperkuat kebijakan ekonomi nasional yang berbasis pada sektor kerakyatan.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa dari total keseluruhan tersebut, sekitar 30,2 juta merupakan UMKM non-pertanian. Data ini dihimpun berdasarkan hasil kerja sama antara BPS dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada periode 2022ÔÇô2023.
ÔÇ£Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 29 juta UMKM di sektor pertanian. Dengan demikian, total keseluruhan mencapai sekitar 59 juta UMKM,ÔÇØ ujarnya seperti dikutip dari Money pada Jumat (22/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Amalia saat menghadiri acara soft launching Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAPA-UMKM). Agenda ini berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Kamis (21/5/2026).
SAPA-UMKM merupakan sebuah platform layanan terpadu satu pintu. Sistem ini dirancang khusus untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.
Amalia memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran SAPA-UMKM karena dinilai mampu memperkuat ekosistem data di tingkat nasional. Platform digital ini diharapkan dapat menyuplai data yang valid untuk kebutuhan statistik negara.
ÔÇ£SAPA-UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS, terutama dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjadi pelengkap dalam menghasilkan statistik-statistik lain di BPS,ÔÇØ jelasnya.
Kehadiran sistem ini juga dinilai sebagai momentum strategis menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, di mana UMKM diproyeksikan menjadi kelompok usaha terbesar yang didata.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy yang hadir dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa ketahanan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan sektor UMKM.
ÔÇ£Sekarang, kewajiban kita membangun entrepreneur. Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang,ÔÇØ ujarnya.
Rachmat menilai bahwa peluncuran SAPA-UMKM merupakan bentuk revolusi digital yang nyata untuk mendukung pengembangan pelaku usaha di Indonesia.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti pentingnya langkah integrasi data agar kebijakan yang diambil pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
ÔÇ£Sistem ini memungkinkan kita mengetahui perkembangan terkini pelaku UMKM di seluruh Indonesia,ÔÇØ ujarnya.
Maman menjabarkan bahwa SAPA-UMKM mengintegrasikan berbagai aspek penting mulai dari data, layanan, hingga akses pembiayaan yang nantinya dapat diakses lintas instansi pemerintah.
Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga dan pejabat negara, termasuk Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Hadir pula Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
