Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi instrumen proteksi medis dan finansial bagi buruh maupun pegawai dari risiko insiden di lingkungan kerja. Manfaat perlindungan ini dapat diakses selama peserta memiliki status kepesertaan aktif, seperti dikutip dari Kiaton.
Perlindungan JKK mencakup kecelakaan di lokasi kerja, penyakit akibat kerja (PAK), hingga kecelakaan dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja melalui rute yang wajar. Kehadiran program ini menjamin operasional bisnis tetap stabil sekaligus memastikan hak normatif pekerja terpenuhi tanpa batasan biaya medis.
Berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, peserta berhak mendapatkan kompensasi berupa layanan medis. Penanggungan seluruh biaya perawatan dan pengobatan diberikan tanpa plafon sesuai kebutuhan medis di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).
Selain itu, peserta juga mendapatkan santunan tunai sebagai pengganti upah atau Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB) selama masa pemulihan. Ada pula santunan cacat bagi pekerja yang mengalami cacat fungsi atau anatomi tubuh.
Manfaat beasiswa juga tersedia berupa bantuan pendidikan untuk maksimal dua orang anak. Kompensasi ini diberikan jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
Dokumen Persyaratan Klaim JKK
Untuk mengajukan klaim atau validasi manfaat, terdapat dokumen administrasi yang harus disiapkan. Dokumen tersebut meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan (asli atau digital) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pekerja.
Perusahaan juga wajib melampirkan formulir pengajuan klaim JKK yang telah diisi lengkap. Persyaratan lain mencakup kronologi kejadian tertulis yang ditandatangani atasan atau saksi, serta buku tabungan aktif atas nama pekerja.
Surat keterangan dokter dan kuitansi asli juga diperlukan sebagai berkas tambahan. Dokumen ini wajib dilampirkan jika perawatan dilakukan di faskes non-rekanan.
Prosedur Pelaporan dan Tanggung Jawab Perusahaan
Kecepatan pelaporan menjadi faktor penentu kelancaran klaim. Perusahaan wajib melaporkan insiden dalam waktu maksimal 2x24 jam setelah kejadian secara daring maupun luring.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membawa korban ke PLKK atau fasilitas kesehatan rekanan terdekat. Selanjutnya, perusahaan mengisi laporan tahap I dalam kurun waktu 24 jam.
Laporan tahap II kemudian diisi setelah pengobatan selesai untuk penentuan besaran santunan. Kelancaran klaim ini sangat bergantung pada kedisiplinan pembayaran iuran.
Jika perusahaan menunggak iuran atau tidak mendaftarkan upah yang sebenarnya, konsekuensi logis akan berlaku. Seluruh biaya pengobatan dan santunan menjadi tanggung jawab pemberi kerja sepenuhnya.
