Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara sebagai langkah strategis membenahi pengelolaan aset nasional dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih efisien. Pembentukan lembaga ini dibahas dalam debat publik oleh Nagara Institute pada akhir pekan lalu, sebagaimana dilansir dari Money.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa Danantara akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat arsitektur ekonomi melalui pengelolaan aset gabungan yang mencapai Rp1.650 triliun. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara signifikan.
ÔÇ£Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen,ÔÇØ kata Rizal dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).
Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menilai integrasi ribuan entitas BUMN ke dalam satu kekuatan ekonomi merupakan momentum krusial bagi daya saing global. Namun, ia menekankan pentingnya independensi pengelola dari tekanan kepentingan politik tertentu demi keberlangsungan lembaga tersebut.
ÔÇ£Keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung pada keberanian pengelola menutup pintu bagi diskresi politik yang merusak,ÔÇØ ujar Awalil.
Awalil menambahkan bahwa kepercayaan investor sangat bergantung pada transparansi data dan laporan keuangan yang jelas. Ia menyarankan agar intervensi terhadap lembaga ini hanya dilakukan melalui instrumen regulasi resmi.
ÔÇ£Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi. Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan,ÔÇØ katanya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Akhmad Syakir Kurnia menyoroti aspek akuntabilitas fiskal terkait pengalihan dividen BUMN. Menurutnya, perubahan arus kas ini tidak boleh mengganggu penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pelayanan publik masyarakat dalam jangka pendek.
ÔÇ£Pengalihan dividen dari BUMN ke kas BPI Danantara harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang eksponensial agar masyarakat tidak merasa kehilangan manfaat publik yang biasanya disalurkan melalui APBN,ÔÇØ ujar Syakir.
Syakir juga memberikan catatan mengenai posisi Danantara yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Ia menegaskan bahwa struktur tersebut menuntut keterbukaan yang lebih luas agar tetap bisa diawasi oleh masyarakat secara efektif.
ÔÇ£Keberanian pemerintah dalam membentuk BPI Danantara harus dibarengi dengan keberanian untuk membuka diri terhadap pengawasan publik yang lebih ketat,ÔÇØ katanya.
Pakar ekonomi tersebut juga mengkhawatirkan desain undang-undang yang berpotensi membatasi ruang pengawasan. Ia mengingatkan agar harapan besar terhadap penataan kelembagaan ini tetap dibarengi dengan sikap kritis dari berbagai pihak.
ÔÇ£Harapan boleh saja dilambungkan setinggi langit mengenai penataan kelembagaan ini, namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita untuk tetap kritis karena ruang untuk meminta transparansi publik terasa sudah mengkhawatirkan secara desain undang-undang,ÔÇØ ujarnya.
Pengamat ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan bahwa Danantara dapat mengatasi masalah tumpang tindih unit usaha BUMN di sektor properti hingga logistik. Konsolidasi ini diharapkan dapat menghentikan persaingan antarperusahaan negara yang selama ini memicu inefisiensi operasional.
ÔÇ£Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN, dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara,ÔÇØ ujar Wijayanto.
Saat ini, Danantara sedang memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit untuk meningkatkan valuasi aset negara hingga 40 persen. Langkah efisiensi ini diproyeksikan mampu menghemat biaya operasional negara hingga Rp60 triliun per tahun guna membiayai proyek strategis nasional.
