Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran rata-rata sebesar Rp 1 triliun setiap harinya untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (16/4/2026) di Jakarta sebagai bentuk transparansi aliran dana pusat ke berbagai daerah di Indonesia.
Anggaran besar tersebut dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan baku lokal. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Detik Health, distribusi dana ini menyasar kelompok masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil di daerah.
"Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp 1 triliun per hari," kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.
Sony menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian penyerapan anggaran harian tersebut yang memberikan dampak langsung bagi jutaan pekerja. Dana ini dialokasikan untuk menyerap tenaga kerja dari kategori miskin ekstrem serta para penyedia komoditas pangan.
"Sekitar Rp 117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah," sambung Sony.
Terkait polemik mengenai insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN menegaskan bahwa anggaran senilai Rp 6 juta per hari bukan merupakan keuntungan bersih bagi pengelola. Nilai tersebut dipandang sebagai instrumen investasi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat setempat.
"Sebanyak Rp 117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG," ujar Sony.
Pemanfaatan jalur distribusi Program MBG selama ini diklaim konsisten melibatkan unit usaha mikro hingga badan usaha milik desa. Sony mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan kesiapan rantai pasok lokal agar tidak terjadi persaingan kebutuhan antara program pemerintah dan masyarakat umum.
"Pemerintah daerah harus mulai serius dan berkonsentrasi bagaimana menyiapkan rantai pasok. Jangan sampai kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar tradisional, karena tempat itu puluhan tahun digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga," kata Sony.
Kekhawatiran muncul jika pengadaan bahan baku dalam skala besar justru memicu kelangkaan komoditas di pasar rakyat. BGN berharap ada sinkronisasi yang baik agar kebutuhan pangan rumah tangga tidak terganggu oleh operasional harian program ini.
"Jangan sampai buncis, kacang panjang, telur, itu di pasar tradisional rebutan antara emak-emak, ibu-ibu rumah tangga dengan kepala SPPG," sambung Sony.
Implementasi program ini juga mulai menunjukkan pergeseran pada pola pemanfaatan properti di berbagai daerah. Sony mencatat banyak aset bangunan yang kini beralih fungsi menjadi pusat pelayanan gizi untuk mendukung operasional program nasional tersebut.
"Ada showroom mobil, hotel-hotel kecil, rumah kantor (ruko), gedung olahraga (yang beralih menjadi SPPG). Ini artinya merupakan satu fenomena, adanya perubahan model usaha," ucap Sony.
Mekanisme pencairan anggaran diatur agar 70 persen dana bahan baku masuk langsung ke rekening SPPG tanpa melalui birokrasi kementerian atau pemda. Langkah ini diambil guna menjamin aspek akuntabilitas serta mempercepat aliran dana ke produsen pangan di daerah.
