Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.780 dari total 26.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis pada Selasa (21/4/2026). Langkah pengetatan standar operasional ini dilakukan di lapangan demi menjamin kualitas layanan bagi penerima manfaat.
Kebijakan penghentian ini menyasar unit layanan yang belum memenuhi kriteria dasar kelayakan. Dilansir dari Detik Health, persyaratan yang menjadi sorotan utama meliputi ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa tindakan tegas tersebut merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menjaga kualitas prosedur di seluruh titik pelayanan.
"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegas Dadan, Kepala BGN.
Manajemen BGN menyebut angka penutupan ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi secara berkala seiring dengan proses perbaikan standar di setiap unit.
"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," ujar Dadan, Kepala BGN.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan pandangannya terhadap tantangan besar dalam mengelola program yang menyasar puluhan juta anak di seluruh Indonesia tersebut.
"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkap Zulkifli Hasan, Menko Pangan.
Pemerintah menyatakan bahwa penghentian sementara ribuan unit layanan ini merupakan langkah korektif paling keras untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
"Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulkifli Hasan, Menko Pangan.
Guna memperkuat pengawasan, pemerintah meminta partisipasi aktif dari pihak sekolah untuk melaporkan setiap kendala atau ketidaksesuaian layanan melalui kanal komunikasi yang tersedia.
"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkas Zulkifli Hasan, Menko Pangan.
