Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja pemerintah yang signifikan sepanjang kuartal I-2026 dengan angka mencapai Rp 815 triliun.
Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 31,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dilansir dari Detik Finance, dokumen APBN kita menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 610,3 triliun.
Angka belanja pusat tersebut melonjak 47,7% dari realisasi periode kuartal I tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 413,2 triliun.
Rincian belanja pemerintah ini terdiri dari realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp 281,2 triliun atau tumbuh 43,4% yoy.
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 329,1 triliun, mengalami kenaikan paling tinggi yakni 51,5% dibandingkan tahun lalu.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 204,8 triliun atau mencakup 29,5% dari total pagu APBN.
Nilai penyaluran dana ke daerah ini mengalami sedikit penurunan sebesar 1,1% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 207,1 triliun.
Pada kategori belanja K/L yang meliputi pegawai, barang, modal, dan bansos, sektor belanja modal mencatatkan pertumbuhan paling agresif.
Realisasi belanja modal naik 36,7%, dari Rp 25,9 triliun pada kuartal I-2025 menjadi Rp 35,4 triliun pada kuartal I-2026.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, memberikan pandangannya terhadap tingginya realisasi belanja modal ini.
Ia menilai peningkatan investasi negara ini beriringan dengan tren kenaikan investasi nasional yang digerakkan oleh sektor swasta.
"Kalau lihat dari investasi pembelian barang modal baik pemerintah maupun juga swasta memang mengalami peningkatan," kata Faisal kepada detikcom, Sabtu (2/5/2026).
Namun, ia memberikan peringatan kepada pemerintah untuk tetap waspada terhadap gejolak ekonomi global yang dipicu konflik Amerika Serikat dan Iran.
Faisal menekankan bahwa tekanan ekonomi akan jauh lebih terasa pada kuartal kedua, sehingga efisiensi dan langkah antisipatif sangat diperlukan.
"Belanja modal di kuartal I naik, tapi memang catatannya di kuartal II ya. Yang kita khawatirkan karena efisiensi mulai dijalankan sejak kuartal II karena dampak dari perang juga. Jadi, itu yang perlu diantisipasi ke depan di kuartal II. Di kuartal kedua itu tekanannya akan jadi besar. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif," tuturnya.
Faisal juga menyoroti pentingnya efektivitas program agar setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Perlu diperhatikan itu adalah efektivitas program. Program pemerintah di lapangan itu bagaimana dia mencapai efektivitas baik dalam hal pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan maupun pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
