Pemerintah mempercepat realisasi anggaran hingga April 2026 dengan mencatatkan lonjakan belanja negara secara signifikan mencapai Rp1.082,8 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Angka belanja tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 34,3 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seperti dilansir dari Nasional. Realisasi kuartal pertama ini telah setara dengan 28,2 persen dari total keseluruhan pagu APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Sebagai perbandingan, penyerapan anggaran pada Januari hingga April tahun lalu baru menyentuh Rp806,2 triliun atau sekitar 22,3 persen dari pagu saat itu. Langkah akselerasi ini diambil sebagai strategi proaktif pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian lewat stimulus fiskal secara agresif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa pada Selasa (19/5/2026) menegaskan bahwa penguatan posisi fiskal tanah air sama sekali tidak dilakukan dengan cara menahan atau mengerem belanja.
"Belanja negara tetap kita gedor untuk cepat. Jadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm. Tetap saja belanja cepat. Sampai April tumbuhnya 34,3% dibanding tahun lalu," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah sengaja memacu penyerapan ini agar dampak stimulus fiskal dapat segera dirasakan secara merata oleh masyarakat. Menurut Menkeu, pertumbuhan tidak boleh dibiarkan terjadi otomatis melainkan harus didorong kebijakan terukur.
"Kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah lebih signifikan agar dampaknya ke perekonomian lebih merata secepatnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi dengan otoritas lain tetap diperkuat mengingat andil belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto tergolong kecil. Sektor swasta masih memegang peranan dominan dalam struktur ekonomi nasional.
"Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke ekonomi itu cuma di bawah 10%. Swasta itu sisanya sekitar 90% lebih," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Aktivitas belanja pemerintah pusat menjadi motor penggerak utama dengan realisasi Rp826 triliun, melonjak 51,1 persen secara tahunan. Sektor ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp400,5 triliun serta belanja non-K/L senilai Rp425,5 triliun.
"Belanja kementerian/lembaga tumbuh 57,9%, belanja non-K/L tumbuh 45,2%. Jadi kita ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp256,8 triliun atau tumbuh tipis 1 persen secara tahunan. Sementara dari sektor pendapatan, negara membukukan penerimaan sebesar Rp918,4 triliun atau naik sekitar 13 persen dibandingkan tahun lalu.
Meskipun laju pengeluaran bergerak sangat cepat, defisit APBN dilaporkan tetap aman pada angka Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB. Kebijakan fiskal dan moneter terus diselaraskan guna menopang stabilitas pasar keuangan.
"Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya kasih duit, tapi juga menjaga sistem ekonomi, koordinasi dengan bank sentral, menjaga stabilitas pasar obligasi, dan lain-lain," katanya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Percepatan pencairan dana kementerian juga dipastikan berjalan cepat guna membentengi ekonomi domestik dari tekanan global.
"Kalau ada kementerian/lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ujarnya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
