Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada tahun 2029 untuk mengatasi jebakan negara berpendapatan menengah. Target ambisius ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) RKP Tahun 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Indonesia tercatat telah berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income country selama 33 tahun terakhir. Pemerintah merancang percepatan pertumbuhan secara bertahap, dimulai dari proyeksi 6,3 persen pada 2026 hingga menyentuh 7,7 persen pada 2028.
"Izinkan kami menyampaikan konteks mengapa Indonesia perlu tumbuh tinggi. Karena Indonesia sudah 33 tahun terjebak di dalam middle income trap, dan sejak tahun 1993 kita masuk kategori middle income country," ungkap Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Kesenjangan pendapatan per kapita menjadi tantangan besar mengingat angka saat ini masih jauh dari ambang batas negara maju. Hingga tahun 2024, pendapatan per kapita nasional berada di kisaran US$ 4.910 atau setara Rp 84,94 juta dengan asumsi kurs Rp 17.300.
"Pendapatan per kapita hingga 2024 baru mencapai US$ 4.910, masih jauh dari kategori high income, di mana tercatat high income berpendapatan US$ 13.935," tutur Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam periode 2025-2029 akan memfokuskan pertumbuhan tersebut pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Strategi pembangunan diarahkan pada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
"Oleh karena itu, kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia. Kami berharap pembangunan di daerah ini terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Contoh, Sulawesi yang diarahkan untuk menjadi industri berbasis sumber daya alam atau Sumatera yang diarahkan menjadi mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman," beber Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Guna mencapai target besar tersebut, pemerintah menyatakan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Optimalisasi pembiayaan non-APBN serta investasi melalui lembaga Danantara akan dioptimalkan untuk memperluas kapasitas pembangunan nasional.
