Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat upaya pengendalian harga beras nasional melalui kolaborasi strategis dengan BUMN dan sektor swasta pada Jumat (8/5/2026). Langkah sinergis ini melibatkan Perum Bulog, pelaku usaha penggilingan, hingga peritel modern untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke masyarakat.
Sebagaimana dilansir dari Suara, pemerintah berupaya membendung tren kenaikan harga di berbagai wilayah Indonesia dengan menjadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai instrumen utama. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, melakukan koordinasi intensif guna mendapatkan data lapangan yang akurat.
Kebutuhan akan sinkronisasi data ditekankan oleh I Gusti Ketut Astawa untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran dalam merespons dinamika pasar.
"Kami ingin mendapatkan informasi yang jelas dari pelaku usaha dan petani mengenai kondisi sebenarnya, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan dinamika pasar," ujar I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas.
Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, memberikan pandangan mengenai efektivitas penyaluran cadangan pangan tersebut. Ia juga menitikberatkan pada pengaturan persaingan pengadaan gabah di tingkat produsen agar harga tidak melonjak secara tidak terkendali.
"Kami menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan secara fleksibel dan efektif mengikuti fluktuasi harga," jelas Sutarto Alimoeso, Ketua Umum PERPADI.
Dari sisi produsen, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyoroti kesejahteraan petani melalui tingkat harga gabah yang saat ini berlaku. Wakil Ketua Umum DPN HKTI, Mulyono Machmur, menilai angka Rp6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) merupakan besaran yang memadai.
"Angka ini sudah cukup bagus dan patut dipertahankan untuk menjaga semangat produksi petani," ujar Mulyono Machmur, Wakil Ketua Umum DPN HKTI.
Meskipun harga gabah dinilai ideal, para pelaku usaha menghadapi tekanan dari sisi biaya operasional yang terus merangkak naik. Perwakilan PERPADI, Budiman, menyampaikan aspirasi mengenai perlunya penyesuaian aturan harga di pasar akibat kenaikan biaya bahan baku dan distribusi.
"Kami mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) guna menyesuaikan dengan struktur biaya aktual di lapangan," ujar Budiman, perwakilan PERPADI.
Melalui kerja sama multisektor ini, Bapanas optimistis ketersediaan pasokan beras tetap terjaga dan lonjakan harga di pasar ritel dapat segera diredam untuk melindungi daya beli masyarakat luas.
