Pemerintah Kota Bandung menetapkan tahun 2026 sebagai titik awal percepatan pembangunan infrastruktur transportasi publik melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dan konversi angkutan kota ke basis listrik. Dilansir dari Otomotif, kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan moda transportasi massal yang lebih modern di seluruh wilayah kota.
Langkah strategis ini diambil guna memperbaiki sistem mobilitas warga sekaligus menekan angka emisi gas buang di kawasan perkotaan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memproyeksikan program tersebut sebagai pilar utama layanan transportasi bagi masyarakat lokal.
"Untuk BRT, kami mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan. Ini akan menjadi solusi transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi," kata Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung.
Dukungan pemerintah pusat tersebut memperkuat rencana daerah dalam menyediakan armada yang mampu menjangkau rute-rute krusial. Farhan juga menegaskan pentingnya peralihan teknologi pada kendaraan yang sudah ada untuk menjaga kelestarian lingkungan.
"Angkot akan kita dorong beralih ke sistem listrik. Ini bagian dari transformasi transportasi yang ramah lingkungan," kata Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung.
Selain faktor lingkungan, peremajaan armada angkot ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan penumpang. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai berbagai hambatan teknis yang mungkin muncul selama masa transisi pada Jumat (24/4/2026).
"Kita sadar ada banyak tantangan, tetapi yang penting pekerjaan berjalan dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," kata Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung.
Hingga saat ini, pemantauan terhadap fasilitas pendukung seperti halte Trans Metro Bandung di Terminal Leuwipanjang terus dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur integrasi. Pemkot Bandung tetap optimis bahwa konektivitas yang lebih baik akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
