Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa impor bensin Indonesia diproyeksikan turun menjadi 50 persen seiring peningkatan kapasitas produksi domestik pada Jumat (17/4/2026). Saat ini, total konsumsi bensin nasional tercatat mencapai angka 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri saat ini masih berada di level 50 persen atau sekitar 20 juta kiloliter. Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, pemerintah sedang memacu pengembangan proyek RDMP Balikpapan guna menekan angka impor tersebut secara signifikan melalui penambahan volume produksi lokal.
Peningkatan kapasitas pada RDMP Balikpapan dijadwalkan memberi tambahan produksi bensin sekitar 5,6 hingga 5,7 juta kiloliter. Sebelumnya, produksi bensin nasional berada pada kisaran 14,3 juta kiloliter, sehingga total produksi domestik nantinya akan menyentuh angka 20 juta kiloliter.
"Berarti impor kita tinggal 50%. Nah jadi 50% itu kita impor dari mana? Dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara," ujarnya Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Bahlil memberikan klarifikasi mengenai asal negara pemasok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin untuk kebutuhan dalam negeri. Penegasan ini muncul sebagai respons terkait isu pengadaan energi dari wilayah konflik atau negara-negara di luar kawasan terdekat.
"Jadi tidak ada kita impor BBM jadi dari Middle East ataupun negara Afrika ataupun Amerika ataupun negara lain, enggak ada. Itu harus clear dulu ya," terang Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Selain bensin, Indonesia dilaporkan telah mencapai kemandirian dalam memproduksi BBM jenis solar, khususnya untuk varian CN48. Pemanfaatan energi terbarukan melalui program biodiesel juga diprediksi akan mengubah status Indonesia dari importir menjadi eksportir solar.
"olar CN48 yang sering dipakai di pasar-pasar yang sekarang mobil apa segala macam itu, CN48 itu kan kita sudah bisa produksi dalam negeri. Apalagi dengan B50 besok, B50 itu berarti kita akan surplus ya. Mulai bulan Juli itu penerapan B50 pasti surplus ya," katanya Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Pemerintah menjadwalkan implementasi program B50 akan mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan surplus solar di pasar domestik seiring dengan penggunaan kandungan minyak nabati yang lebih tinggi pada campuran bahan bakar.
